Kemenko Polhukam Tunggu Laporan Data Kuburan Massal Korban 1965

Pada 9 Mei 2016, sejumlah pengurus YPKP 1965 telah menyerahkan data yang berisi 122 titik kuburan massal korban 1965 kepada Luhut Panjaitan, saat itu Menko Polhukam.

Kamis, 16 Nov 2017 13:31 WIB

Ilustrasi. Salah seorang saksi menunjukkan lokasi kuburan massal korban 1965 di sebuah kebun karet, di Cilacap, Jawa Tengah. (Foto: KBR/Muhamad Ridlo)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengklaim belum menerima laporan data mengenai keberadaan dan lokasi kuburan masal korban 1965.

Sekretaris Menko Polhukam, Yoedhi Swastono mengatakan sebelumnya Kemenko Polhukam di era Luhut Panjaitan telah meminta Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 untuk mencari data kuburan massal dan menyerahkannya kepada pemerintah. Namun data itu belum diserahkan.

"Pak Luhut menyerahkan kepada YPKP untuk mencari, 'coba mana buktikan', untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah. Sekarang bolanya di YPKP. Sekarang sudah pegang informasi di mana saja, nanti pemerintah akan memverifikasi. Di zaman Pak Luhut belum pernah terima," kata Yoedhi Swastono kepada KBR, Rabu (15/11/2017).

Yoedhi mengatakan karena belum ada laporan itu maka belum bisa pula dibentuk tim untuk memverifikasi keberadaan kuburan massal. Yoedhi mengatakan Kementeriannya masih menunggu laporan kuburan massal itu dari YPKP 1965.

"Kalau nggak salah YPKP sudah bertemu komisioner Komnas HAM yang baru. Itu bagus, justru setelah itu Komnas HAM akan menyampaikan pada pemerintah, dalam hal ini Jaksa Agung," tambah Yoedhi.

Catatan KBR menyebutkan hal berbeda. Pada 9 Mei 2016, sejumlah pengurus YPKP 1965 telah menyerahkan data yang berisi 122 titik kuburan massal korban 1965 kepada Luhut Panjaitan, saat itu Menko Polhukam. Dalam penyerahan dokumen itu, YPKP 1965 ditemani sejumlah aktivis termasuk dari Kontras.

Dalam pertemuan itu, Luhut menjamin keamanan kuburan massal agar tidak digusur atau dirusak oleh pihak lain. 

Pada Rabu, 15 November 2017, YPKP 1965 mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan laporan temuan baru berupa 16 titik kuburan massal korban 1965 yang sudah diverifikasi. Dengan demikian total terdapat 138 titik kuburan massal, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 13 ribu orang.

Namun, Sekretaris Menko Polhukam Yoedhi Swastono mengklaim ia sama sekali belum pernah melihat dokumen berisi data kuburan massal korban 1965. 

Meski begitu, Yoedhi berharap Komnas HAM bisa menindaklanjuti dan meneruskan temuan kuburan massal itu kepada Kejaksaan Agung untuk penyelesaiannya. 

Baca juga:

Minta Pengamanan

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) telah menemukan 16 titik baru yang diduga merupakan lokasi kuburan massal di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung mengatakan lokasi-lokasi tersebut diduga menjadi tempat pembuangan mayat dan kamp tahanan pada masa itu. Dari 16 titik itu ada yang sudah berubah dari kondisi aslinya.

"Hutan itu masih asli. Ada di Pasar Kuwu. Di situ ada tanah kosong, tadinya milik dokter. Di situ dijadikan tempat kamp dan ada lima sumur yang dijadikan tempat pembuangan mayat. Sekarang sudah berubah jadi kantor koperasi," kata Bedjo, di Komnas HAM, Rabu (14/11/2017).

Selain Pasar Kuwu, titik lain diduga kuburan massal ditemukan di Kali Gunjing, Kali Glugu, jurang dekat Pesantren Kali Aren, Buil Jati, Jembatan Bandang, Waduk Solo, Waduk Kangin, Sendang Tapak, Pangkrengan Tawang Harjo kilometer 12 Purwodadi, Tego Wanu, Kedung Jati, Hutan Sanggrahan, dan Mojo Legi.

Informasi mengenai lokasi baru itu didapatkan dari kesaksian seorang Banser NU dan cucu salah satu orang yang ditugasi memandikan jenazah pada periode perburuan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Bedjo memperkirakan setidaknya lima ribu korban dikubur di situ.

"Anak ini dulu pernah melihat tiap hari kakeknya memandikan jenazah. Ada kiriman jenazah tiap hari satu truk, tiap truk berisi 50-an orang," kata Bedjo. 

Bedjo Untung meminta Komnas HAM kembali menyelidik peristiwa pembunuhan massal 1965/1966 dengan adanya bukti baru tersebut. Selain itu, dia juga meminta Komnas HAM melindungi titik-titik tersebut agar tidak dirusak.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".