Alasan DPR Minta Jokowi Segera Masukkan Nama Panglima Baru

"Kami harapkan sesegera mungkin, biasanya semakin cepat semakin bagus.

Rabu, 29 Nov 2017 22:08 WIB

Panglima TNI Gatot Nurmantyo. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengirim surat usulan pergantian Panglima TNI untuk dibahas oleh Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Ia mengatakan, usulan calon Panglima TNI diharapkan bisa masuk ke DPR sebelum akhir masa persidangan II   pada 13 Desember.

Taufik menjelaskan, masa jabatan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018 mendatang. Menurutnya, surat pergantian Panglima TNI harus segera dikirim ke DPR karena waktunya sudah mepet.

"Kami harapkan sesegera mungkin, biasanya semakin cepat semakin bagus. Karena memang perlu ada pertimbangan mengingat ini akhir tahun. Kemudian sebentar lagi DPR akan reses pada 13 Desember. Pertengahan Januari juga Presiden disibukkan penyampaian DIPA dan seterusnya," kata Taufik di Komplek Parlemen RI, Rabu (29/11/17).

Taufik mengatakan, proses pergantian Panglima TNI membutuhkan waktu cukup panjang. Menurut politisi PAN ini, pergantian Panglima TNI harus segera dibahas karena masa persidangan DPR berikutnya terlalu berdekatan dengan waktu pensiun Gatot.

"Biasanya pembahasan tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan," ujarnya.

Namun Taufik tak mau mengintervensi mengenai nama yang diusulkan untuk menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden dengan persetujuan dari DPR.

"Kalau sudah ada surat masuk kami sesegera mungkin menyampaikan kepada Komisi I," kata Dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".