Akademisi Lintas Perguruan Tinggi Susun Kajian soal Reklamasi Teluk Jakarta

"Alumni perguruan tinggi seperti di ITB, kami akan lakukan FGD khusus di bidang teknik dan lingkungan. Kemudian dari UI akan membahas aspek hukumnya."

Minggu, 19 Nov 2017 14:59 WIB

Aktivitas di pulau reklamasi Teluk Jakarta. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Akademisi lintas perguruan tinggi akan melakukan kajian ilmiah mengenai proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kumpulan alumnus yang mengatasnamakan diri Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia (PETISI) ini akan menelaah proyek pengurukan laut itu dari pelbagai aspek. Presidium PETISI Akhmad Syarbini mengatakan, forum yang terdiri atas 12 perguruan tinggi tersebut telah berbagi tugas penelitian.

"Alumni perguruan tinggi seperti di ITB, kami akan lakukan FGD khusus di bidang teknik dan lingkungan. Kemudian dari UI akan membahas aspek hukumnya. Kemudian dari UNPAD akan membahas dari politik dan hakamnas-nya, lalu dari sosial ekonomi dan budaya," jelas Syarbini saat ditemui di Kamal Muara.

"Jadi empat aspek tersebut kami kaji benar sehingga akan menjadi bahan pertimbangan secara ilmiah yang kami sampaikan untuk menolak reklamasi," tambahnya.

Syarbini melanjutkan, kajian tersebut bisa menjadi masukan dan pertimbangan ilmiah bagi pemerintah dalam melanjutkan proyek reklamasi. Termasuk, soal pemanfaatan pulau yang telanjur dibangun seperti Pulau C, D dan G.

Forum alumni lintas perguruan tinggi bersama nelayan di Kamal Muara, Jakarta Utara menggelar deklarasi penolakan reklamasi, Kamis (16/11). Secara simbolis pernyataan sikap itu ditandai dengan pengumpulan tanda tangan dari para alumnus yang, hingga pekan lalu terkumpul 5.000an dukungan.

"Sementara ini kami sudah mengumpulkan sekitar 5.985 petisi yang menolak reklamasi dari berbagai perguruan tinggi. Ini akan terus mengalir ya, akan terus kami kawal dari deklarasi sekarang. (gerakan) Ini akan seperti snow ball," ujar Syarbini kepada wartawan di Kamal Muara, Kamis (16/11).

Baca juga:

Desakan lain deklarasi itu, tukas Syarbini, adalah meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang sebelumnya dilakukan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Forum tersebut juga mendesak pemerintah menarik seluruh sertifikat termasuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), lantas mengambil alih kepemilikan pulau.

"Ada sembilan sikap yang kami suarakan, selain kajian untuk reklamasi kami juga mendesak presiden segera menuntaskan masalah reklamasi ini dengan cara menghentikan proyek reklamasi selamanya. Memanfaatkan pulau yang sudah terbentuk dengan kajian dasar ilmiah, mencabut izin yang telah dimiliki para pengembang."

Belasan perguruan tinggi yang tergabung dalam gerakan ini antara lain perwakilan dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Tadulako (Untad), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Andalas (Unand).

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Pemerintah Godok Opsi Format Pencantuman Agama Kepercayaan Di KTP

  • PLN Siap Jalani Putusan MK Soal Aturan Nikah Teman Sekantor
  • Polisi Banyuwangi Perketat Keamanan Objek Vital
  • Statistik Opta: Rooney Masih Garang Cetak Peluang Menjadi Gol

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi