Wacana Ubah Rezim Devisa Bebas, Ini Pendapat Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyatakan ide mengubah rezim devisa bebas menjadi tidak bebas, seperti yang sempat diwacanakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlalu berisiko.

Sabtu, 26 Nov 2016 23:00 WIB

Ilustrasi.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor - Kementerian Keuangan menyatakan ide mengubah rezim devisa bebas menjadi tidak bebas, seperti yang sempat diwacanakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlalu berisiko. Sebab menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, perubahan itu berpotensi membuat pasar menjadi ragu menyimpan dana di Indonesia. Padahal, Indonesia masih membutuhkan utang dari pasar untuk pembiayaan pemerintah.

"Di dunia yang seperti sekarang ini, kalau kita bilang bahwa kita akan mengganti rezim devisa bebas menjadi tidak devisa bebas, kita akan kena langsung punish oleh pasar. Kenapa? karena kita sudah sangat dekat dengan pasar. Pembiayaan pemerintah kita sebagian besar mengambil dari pasar," kata Suahasil di Hotel Aston Sentul, Sabtu (26/11/16).

"Kalau dia tidak mau masuk, berarti sumber pembiayaan kita, pasarnya berkurang. Kalau pasarnya berkurang, mungkin kita harus menjual dengan harga yang lebih mahal," imbuhnya.

Selain itu kata Suahasil, mengubah rezim menjadi devisa tidak bebas akan merugikan keuangan negara. Sebab menurutnya dengan sistem devisa bebas saat ini, kondisi fundamental ekonomi Indonesia turut terbantu.

Ia pun berujar, negara semestinya tidak boleh membatasi keluar masuknya aliran dana. Karena, hal itu menyangkut kepercayaan pasar. Apabila pasar kehilangan kepercayaan maka akibatnya adalah keengganan menanamkan modal. Sehingga imbasnya, Indonesia akan kesulitan mendapatkan pendanaan.

Meski begitu, kata Suahasil, Indonesia tetap bisa mengevaluasi kebijakan itu bersama Bank Indonesia. Karena ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang Devisa Bebas. Sehingga saat negara tidak mungkin membatasi aliran devisa, pemerintah dapat mengaturnya dengan menyusun ketentuan yang disesuaikan dengan pasar. (ika)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Janji Hajar Petugas yang Perlambat Izin Usaha

  • Seminar Anti-LGBT di Kemendikbud Berganti Tajuk, Pelaksana Tolak Beri Penjelasan
  • Gubernur NTB: Pembangunan Rumah Khusus Jamaah Ahmadiyah adalah Solusi Terakhir
  • Neymar Berpeluang Tampil di Final Coupe de France

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.