Trump Menang, Pemerintah Disarankan Batalkan Gabung TPP

"Ngapain? Habisin waktu. Saya pikir lupakan saja, Enggak akan itu terjadi dalam satu-dua tahun ini. Amerika pasti enggak akan mau."

Jumat, 11 Nov 2016 18:38 WIB

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah disarankan membatalkan rencana bergabung dalam perjanjian kerja sama dengan Amerika Serikat atau Trans Pacific Partnership (TPP). Ketua Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, situasi politik negeri paman Sam sudah tidak memungkinkan terjalinnya TPP. Sofjan beralasan   partai pemenang Pemilu, Republik, menentang skema kerja sama itu.

Kata dia, saat ini pemerintah lebih baik berfokus pada upaya memperkuat ekonomi di dalam negeri. Apabila ingin memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara lain, Sofjan menyarankan pemerintah lebih berfokus pada kerja sama dengan Eropa dan Australia.

"Saya pikir kita kita tidur saja. Pikirkan yang lain aja. Kan kita juga lagi pikirkan CEPA sama Eropa dan Australia. (Jadi rencana pemerintah untuk bergabung tidak akan dilakukan?) Enggak perlu. Amerika saja  enggak setuju apalagi kita. Ngapain? Habisin waktu. Saya pikir lupakan saja, Enggak akan itu terjadi dalam satu-dua tahun ini. Amerika pasti enggak akan mau. Apalagi sekarang Republican pegang kongresnya, senatnya. Cuma kita harus melihat seberapa jauh omongannya itu dilaksanakan," kata Sofjan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (11/11/16).

Sofjan mengatakan, Donald Trump sebagai presiden terpilih  berasal dari Partai Republik, termasuk yang menentang skema kerja sama TPP. Selain itu, kursi di Parlemen juga kini dikuasai Partai Republik. Sehingga, Sofjan pesimistis perjanjian itu akan terealisasi.

Sofjan berujar, saat ini pemerintah Indonesia bisa melihat arah kebijakan ekonomi Trump terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah juga bisa menjalin kerja sama dengan negara maju lainnya, seperti Eropa, Australia, Jepang, dan Tiongkok. Sofjan beralasan, pemerintah harus mulai mencari alternatif kerja sama dengan negara lain, apabila ekspor barang ke AS nantinya tertekan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Jadi Tersangka Setelah Bebas, Ini Peran Aman Abdurrahman di Kasus Bom Thamrin

  • 31 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur Menunggak Iuran Hingga Rp24 Miliar
  • Kimi Raikkonen Perpanjang Kontrak dengan Ferrari
  • Iran Akan Buka Blokir Twitter

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta