Ternate Bebas Kumuh 2019?

Harus ada sinkronisasi aturan di daerah.

Senin, 14 Nov 2016 21:05 WIB

Ilustrasi (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Ternate- Pemerintah dan DPRD Kota Ternate menetapkan 17 kawasan kumuh di kota Ternate. Pembenahan kawasan kumuh itu akan diselesaikan dalam tiga tahun kedepan. Untuk itu pemerintah dan DPRD perlu membuat perda sebagai dasar hukum, sebelum melaksanakan pengentasan kawasan kumuh di kota ternate.

Ketua komisi III DPRD Kota Ternate Muharin Bailusy mengatakan sudah menunjuk sejumlah akademisi dari Universitas Khairun Ternate untuk menyusun draf Ranperda Perumahan dan Kawasan Kumuh.

"Pemerintah pusat menyampaikan ke kami alokasi anggaran untuk penanganan kumuh itu cukup besar, jadi tiap tahun itu nilainya diatas puluhan miliar tetapi yang harus dijamin oleh daerah adalah regulasinya. Jadi peraturan daerahnya disusun diikuti dengan peraturan wali kota lainnya dan beberapa dokumen lain yang harus disiapkan oleh daerah," ujarnya, Senin (14/11/2016).

Model penanganan kawasan kumuh, lanjut Muhajirin diantaranya penataan kawasan dan pembangunan rusun dengan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Target penyelesaian 17 kawasan kumuh di kota ternate berakhir pada 2019 mendatang. Dengan begitu pada 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di kota ternate.

Editor: Dimas Rizky   

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.