Terlalu Mahal, Pelindo Minta Pemerintah Perlebar Investasi Asing

"Ternyata bikin pelabuhan itu tidak murah. Walaupun kelihatannya hanya reklamasi, ternyata butuh puluhan triliun"

Kamis, 24 Nov 2016 14:21 WIB

Ilustrasi: Pelabuhan Ketapang (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta-  PT Pelindo II (Persero) meminta pemerintah memperlebar keran investasi asing untuk pembangunan pelabuhan. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G Masassya  beralasan, pembangunan pelabuhan sangat mahal, sehingga tidak banyak investor dalam negeri yang sanggup membiayainya.

"Ternyata bikin pelabuhan itu tidak murah. Walaupun kelihatannya hanya reklamasi, ternyata butuh puluhan triliun. Satu pelabuhan itu saja butuh USD 2 sampai 3 miliar. Untuk itu, harus kita akui kita punya keterbatasan untuk membiayai. Saya jadi berpikir rasanya kita tidak perlu antiasing. Kalau memang dibolehkan, kenapa tidak boleh asing memiliki 51 sampai 60 persen, tetapi dalam kurun waktu tertentu, nanti dialihkan lagi ke Indonesia," kata Elvyn di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/16).

Elvyn mengatakan, saat ini investasi asing untuk pelabuhan baru dibuka maksimal 49 persen dari total investasi. Padahal, kata dia, asing bisa ditempatkan sebagai pemilik modal yang dominan dalam proyek pelabuhan. Meski begitu, kata dia, ketentuan itu dapat dibuat terbatas secara durasi, misalnya hanya 10 sampai 20 tahun.

Elvyn berujar, perusahaannya memiliki mimpi pelabuhan Indonesia bisa setara dengan standar internasional pada 2020. Kata dia, target itu perlu didukung dengan upaya perbaikan kualitas pelabuhan  yang hingga kini ada sekitar 1.800 pelabuhan. Selain itu, infrastruktur di sekitar pelabuhan juga harus digenjot, agar akses distribusi logistik dari dan menuju pelabuhan lebih baik lagi.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.