Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat lain saat menghadiri Kongres Energi Dunia di Istanbul, Turki, Senin (10/10/2016). (Foto: ANTARA/Reuters)

KBR - Pemerintah Turki kembali melakukan pemecatan besar-besaran terhadap para pegawainya, yang dianggap terlibat upaya kudeta gagal pada 15 Juli lalu.

Dalam keputusan terbaru pemerintahan di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Selasa (22/11/2016), disebutkan pemerintah memecat lebih dari 15 ribu orang pegawai.

Diantaranya lima ribu PNS dan pegawai pemerintah lain, hampir dua ribu pejabat dan anggota militer, serta lebih dari 7,500 anggota polisi.

Selain itu, Turki juga menutup 500 institusi termasuk kantor media berita yang diduga terkait kudeta Juli lalu.

Total pegawai yang dipecat sejak upaya kudeta gagal Juli lalu mencapai 110 ribu orang.

Pemerintah Turki juga menutup lebih dari 550 institusi, 18 lembaga amal dan sembilan kantor media berita. Total sejak Juli lalu, pemerintah Turki menutup 130 kantor media berita.

Selain itu, Pemerintah Turki juga menjebloskan sekitar 36 ribu orang ke penjara dalam upaya penyelidikan sebelum pengadilan.

Pemerintah Turki menuding tokoh Fethullah Gulen dan para pendukungnya mendalangi kudeta, yang menewaskan 240 orang. Turki menyebut kelompok Fethullah Gulen sebagai Organisasi Teror Gulenisti.

Fethullah Gulen yang berada di Pennsylvania Amerika Serikat sejak 1999, berulangkali membantah terlibat kudeta, bahkan mengutuk upaya kudeta itu.

Selain menyasar para pengikut Gulen, pemerintah Turki juga mengincar para politisi dan institusi yang diduga terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). PKK sudah melakukan perlawanan terhadap Turki selama 32 tahun di basis Kurdi di kawasan selatan Turki.

Tuai Kritik

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan menghabisi musuh-musuhnya hingga ke akar-akarnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri---bahkan diancam dengan hukuman mati. Erdogan juga menuding negara-negara Barat membela kelompok perancang kudeta, dan menyembunyikan pelaku kudeta yang ia sebut sebagai teroris.

Langkah-langkah Presiden Erdogan memicu kritik dari negara-negara di kawasan Eropa, dimana Turki ingin menjadi anggota Uni Eropa (UE). Saat ini Turki masuk dalam enam negara kandidat atau calon anggota Uni Eropa. Sementara, salah satu syarat menjadi negara Uni Eropa adalah tidak memberlakukan hukuman mati yang ditentang konstitusi Uni Eropa.

"Ini saatnya Ankara memberitahukan kepada kami apa maunya mereka," kata Pejabat Komisi Uni Eropa Johannes Hahn terkait penilaian status Turki sebagai kandidat anggota UE.

Kritik juga datang dari pejabat senior Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pelapor Khusus PBB David Kaye mengatakan pemerintah Turki sedang melakukan kebijakan tangan besi yang membatasi kebebasan berekspresi. Ia mendesak Turki membebaskan para tahanan.

David Kaye mengatakan pemerintah Erdogan kebablasan karena memenjarakan para jurnalis dan kelompok oposisi.

Namun kritikan dibalas pedas oleh Erdogan. Ia menggunakan alasan sekitar tiga juta pengungsi asal Suriah yang kini berada di Turki.

"Segera saja ambil putusan akhir (soal status Turki di Uni Eropa)... Tapi lihat tiga juta pengungsi di Suriah. Mereka (Uni Eropa) mengatakan para pengungsi itu adalah masalah yang harus dipecahkan. Bagaimana jika negosiasi berakhir, dan mereka (Uni Eropa) membuka pintu perbatasan. Dimana kami akan menempatkan tiga juta pengungsi itu? Mereka justru yang khawatir (kebanjiran pengungsi). Itulah mengapa negosiasi ini tidak kunjung menemui titik temu," kata Erdogan.

Gabung Poros Tiongkok-Rusia

Turki mengajukan proposal bergabung dengan Uni Eropa sejak 1987. Namun proses negosiasi baru berjalan 2005.

Erdogan mengatakan Turki tidak boleh terlalu berambisi masuk ke Uni Eropa, melainkan mencari peluang kemitraan dengan negara lain.

Ia menyinggung kemungkinan Turki bergabung dalam Pakta Shanghai yang dipimpin Rusia. Pakta Shanghai, atau The Shanghai Cooperation Organization (SCO) beranggotakan lima negara, yaitu Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, Kirgistan dan Tajikistan.

Menurut Erdogan, ia sudah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari pembicaraan itu, diketahui Pakta Shanghai 5 bakal kedatangan anggota baru seperti Uzbekistan, Pakistan dan India.

"Bahkan, Iran juga ingin gabung. Presiden Putin mengatakan akan mengevaluasi nanti. Dengan bergabung di Shanghai 5, Turki bisa bicara lebih banyak di kandidat anggota Uni Eropa," kata Erdogan. (Reuters/ITV/VOA/Hurriyet) 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!