Menseskab Pramono Anung. (Sumber: Setkab)



KBR, Jakarta- Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengakui tujuan safari politik Presiden Joko Widodo ke beberapa instansi dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam   untuk mencegah agar rencana aksi demonstrasi tanggal 25 tidak terjadi. Pasalnya menurut dia, Pemerintah sudah memastikan proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kata dia, dalam pelaksanaan proses hukum tersebut tidak ada yang boleh mengintervensi termasuk Presiden sendiri.

"Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk tindak lanjuti itu dan rencananya besok hari Selasa, Rabu, dan seterusnya mudah-mudahan segera ada keputusan. Dan presiden mengharapkan dari konsolidasi yang telah dilakukan baik ke AD, Marinir, Brimob, kemudian ke alim ulama," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/11). 

Pramono melanjutkan, "intinya adalah mengharapkan bahwa pada tanggal 25 November nanti kalau ini sudah diputuskan secara terbuka, transparan, dan betul-betul memenuhi keinginan dan harapan publik, tanpa ada tekanan apapun kepada penegak hukum, maka harapannya adalah tidak ada demo lagi."

Kata dia, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Oleh sebabnya dalam menyelesaikan sesuatu dugaan tindak pidana harus dilakukan proses hukum yang berlaku. Dia menegaskan, dalam proses hukum tersebut tidak ada kekuatan apapun termasuk politik yang bisa mengendalikannya.

"Dalam rangkaian yang dilakukan oleh presiden adalah yang pertama ingin menyampaikan kepada publik, presiden tetap berpegang teguh bahwa beliau tidak melindungi atau tidak mengintervensi dalam persoalan yang sekarang ini diramaikan menjadi konsumsi publik yang sangat terbuka. Negara ini adalah negara hukum. Negara ini berdasarkan hukum bukan berdasar kekuatan tekanan politik siapapun yang melakukan itu," ucapnya.

Dia enggan berkomentar lebih lanjut kalau safari politik Presiden tersebut dilakukan karena ada ancaman pihak tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Hanya saja kata dia, dia mengakui akibat permasalahan ini sedikit mengganggu program Pemerintah di berbagai sektor. Misalnya kata dia sektor ekonomi yang sebenarnya tengah berada di kondisi membaik.

"yang jelas presiden bersilaturahmi berkomunikasi, berdialog dengan  siapapun agar masyarakat bisa segera tenang karena momentum ekonomi yang sedang kita lakukan akan bisa terganggu kalau kemudian ketegangan masih terjadi," tambahnya.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!