Reklamasi, Pemerintah Belanda Ajak Dialog Nelayan Jakarta Pekan Depan

"Saya di sini juga untuk menunjukkan komitmen bahwa kami mendengarkan, pemerintah Belanda mendengarkan."

Rabu, 23 Nov 2016 18:03 WIB

Wakil Kepala Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ferdinand Lahnstein (tengah) saat menemui nelayan yang memprotes proyek reklamasi teluk Jakarta. Belanda ikut andil dalam proyek tersebut. (Foto: Randy


KBR, Jakarta- Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, menjanjikan membuka dialog dengan para nelayan Teluk Jakarta pekan depan. Ini setelah sekira puluhan nelayan bersama aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berdemonstrasi di depan Gedung Kedubes Belanda.

Wakil Kepala Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ferdinand Lahnstein mengklaim kehadirannya menemui pendemo adalah untuk mendengarkan aspirasi.

"Saya di sini juga untuk menunjukkan komitmen bahwa kami mendengarkan, pemerintah Belanda mendengarkan. Dan kami akan mengikuti Anda untuk bagaimana membuka dialog tentang isu ini. Salah satu contoh, kemarin saya pergi dengan salah satu menteri saya ke kampung Kinabarang, dan kami juga bicara dengan komunitas lokal soal keadilan. Salah satu prioritas pemerintah Belanda adalah untuk memfasilitasi, menegakkan keadilan dan dialog dengan satu sama lain," kata Ferdinand Lahnstein di Depan Gedung Kedubes Belanda, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Ferdinand menemui puluhan nelayan setelah terjadi demonstrasi sekira 1,5 jam. Pasalnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta telah dua kali mengirim surat kepada Kedubes Belanda. Namun surat tersebut tidak direspon.

Dalam surat itu, koalisi mendesak pemerintah Belanda untuk menghentikan investasi proyek reklamasi dan tanggul raksasa (NCICD) di Teluk Jakarta. Koalisi menilai keterlibatan pemerintah dan perusahaan Belanda dalam proyek itu berarti mendukung pelanggaran hukum, perusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir.

Perusahaan konsultan asal Belanda tersebut antara lain Royal Haskoning DHV yang mendesain pulau G, F dan N, Witeven +Bos yang mendesain Pantai Indah Kapuk, Pulau C, D dan E, Van Oord dan Boskalis yang mendapat kontrak pengurukan Pulau G. Van Oord dan Boskalis mendapat jaminan ekspor kredit senilai 209 juta Euro dari pemerintah Belanda melalui Atradius DSB.

Hari ini, bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte ke Indonesia, massa Koalisi berdemonstrasi di Kedubes Belanda. Terlihat pria dewasa, ibu-ibu dan anak-anak dalam aksi itu.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?