Program Lahan Sawah Abadi, Pemerintah Siapkan Insentif

"Lahan abadi, bagaimana kita membuat kebijakan supaya tidak terjadi konversi sawah semakin ini. Makanya ada insentif dan disinsentif. Padahal kita punya undang-undang yang menjamin lahan abadi."

Senin, 28 Nov 2016 20:29 WIB

Ilustrasi: Sawah di Kertajati Majalengka yang terancam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. (Sumber: LBH Bandung)


KBR, Jakarta- Pemerintah   mendorong program lahan sawah abadi untuk menjaga kesediaan pangan dalam jangka panjang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah kini juga mulai mendesak pemerintah daerah menjaga lahan di wilayahnya agar tak terkonversi menjadi properti.

Kata dia, pemerintah juga akan menyiapkan insentif dan disinsentif agar program itu lebih menarik.

"Lahan abadi, bagaimana kita membuat kebijakan supaya tidak terjadi konversi sawah semakin ini.  Makanya ada insentif dan disinsentif. Padahal kita punya undang-undang yang menjamin lahan abadi. Dan itu harus dibikin perda, untuk menjamin sawah itu akan abadi. Cuma banyak daerah enggak mau bikin perda, yang kemudian mengizinkan mengkonversi," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (28/11/16).

Sofyan mengatakan, sebenarnya ketentuan tentang lahan abadi itu sudah tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, pelaksanaan undang-undang itu mandek, karena tidak banyak daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Padahal, RTRW itu sangat diperlukan untuk menentukan lahan persawahan yang akan ditetapkan sebagai lahan abadi.

Selain itu, kata Sofyan, pemda juga terkesan keberatan meneken perda tentang itu, karena konversi lahan untuk properti lebih menarik.

Sofyan berujar, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden untuk mendorong program lahan abadi, yang drafnya sudah tersusun sejak 2014 lalu. Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal menyiapkan berbagai insentif agar lebih menarik, misalnya pengurangan pajak bagi lahan sawah yang dipertahankan. Bagi pemda, pemerintah juga menawarkan insentif dana untuk mengembangkan kawasan industri di luar lokasi pertanian, dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.