Program Lahan Sawah Abadi, Pemerintah Siapkan Insentif

"Lahan abadi, bagaimana kita membuat kebijakan supaya tidak terjadi konversi sawah semakin ini. Makanya ada insentif dan disinsentif. Padahal kita punya undang-undang yang menjamin lahan abadi."

Senin, 28 Nov 2016 20:29 WIB

Ilustrasi: Sawah di Kertajati Majalengka yang terancam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. (Sumber: LBH Bandung)


KBR, Jakarta- Pemerintah   mendorong program lahan sawah abadi untuk menjaga kesediaan pangan dalam jangka panjang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah kini juga mulai mendesak pemerintah daerah menjaga lahan di wilayahnya agar tak terkonversi menjadi properti.

Kata dia, pemerintah juga akan menyiapkan insentif dan disinsentif agar program itu lebih menarik.

"Lahan abadi, bagaimana kita membuat kebijakan supaya tidak terjadi konversi sawah semakin ini.  Makanya ada insentif dan disinsentif. Padahal kita punya undang-undang yang menjamin lahan abadi. Dan itu harus dibikin perda, untuk menjamin sawah itu akan abadi. Cuma banyak daerah enggak mau bikin perda, yang kemudian mengizinkan mengkonversi," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (28/11/16).

Sofyan mengatakan, sebenarnya ketentuan tentang lahan abadi itu sudah tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, pelaksanaan undang-undang itu mandek, karena tidak banyak daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Padahal, RTRW itu sangat diperlukan untuk menentukan lahan persawahan yang akan ditetapkan sebagai lahan abadi.

Selain itu, kata Sofyan, pemda juga terkesan keberatan meneken perda tentang itu, karena konversi lahan untuk properti lebih menarik.

Sofyan berujar, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden untuk mendorong program lahan abadi, yang drafnya sudah tersusun sejak 2014 lalu. Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal menyiapkan berbagai insentif agar lebih menarik, misalnya pengurangan pajak bagi lahan sawah yang dipertahankan. Bagi pemda, pemerintah juga menawarkan insentif dana untuk mengembangkan kawasan industri di luar lokasi pertanian, dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?