Petani Singkong di Pati: Harga Anjlok Karena Impor

Rata-rata petani merugi Rp 10-Rp 21 juta per hektar.

Kamis, 10 Nov 2016 18:46 WIB

Ilustrasi. (widarsa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Pati- Ratusan petani singkong di Kabupaten Pati, kini merugi hingga miliaran rupiah akibat anjloknya harga di pasaran. Mereka kini hanya bisa pasrah, sambil menunggu kebijakan pemerintah menstabilkan harga. Sejak anjloknya harga singkong di pasaran, tiga bulan terakhir ini, petani ketela di Pati rata-rata merugi antara Rp 10 juta-Rp 21 juta per hektarnya.

Ketua Asosiasi Petani Singkong Pati, Beni Nurhadi mengatakan, anjloknya harga singkong di pasaran Rp 650/Kg, dikarenakan import tepung tapioka dari Vietnam.

"Pada tahun 2015 impornya hanya 24 ribu ton, Januri-April. Tapi pada 2016 awal ini, impornya meledak hingga empat kali lipat. Selain impor, terjadi over supply. Karena memang harga di 2015 itu, per kilogramnya bisa mencapai Rp 2500, bahkan ada yang Rp 2600," tutur Beni Nurhadi.

Selain impor dan over supply, kata Ketua Asosiasi Petani Singkong Pati, Beni Nurhadi, mekanisme harga pasar, dan tidak adanya tata niaga yang memberi perlindungan terhadap Harga Pokok Pembelian (HPP) minimal, turut memperparah harga singkong anjlok.

Menanggapi keluhan petani singkong, anggota DPR, Firman Subagyo mengaku pihaknya telah menerima permintaan Pemkab Pati, untuk mengkomunikasikan harga singkong yang anjlok dengan Kementerian Pertanian.

"Ini yang senantiasa kami protes kepada Pemerintah. Oleh karena itu, ini harus ada keberpihakan. Kami harapkan adalah, bagaimana import dipetakan secara baik. Jangan sampai impor singkong itu merusak harga pasar produk-produk lokal. Entah cabe, bawang merah, atau singkong, itu tidak boleh," ujarnya.

Asosiasi Petani Singkong Pati merilis, akibat harga singkong anjlok, total kerugian petani singkong Pati mencapai kisaran Rp 200 miliar.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.