Ketua Umum Golkar, Setya Novanto saat Munaslub partai. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan ada diskusi internal antara Ketua DPR Ade Komarudin dan Setya Novanto. Hal itu untuk menghindari potensi kisruh isu politik terkait penggantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Meskipun Fahri Hamzah menyatakan tidak mau ikut campur mengenai wacana penggantian tersebut. Karena itu merupakan kewenangan fraksi Partai Golkar.

"Saya membayangkan bahwa ini akan ada perbincangan yang mendalam di antara mereka. Sehingga proses pengambilan keputusan dan dinamika di dalamnya betul-betul disepakati bersama," papar fahri Hamzah di Gedung DPR, Selasa (22/11/2016).

"Tentu itu akan baik dan baik bagi semuanya juga kepemimpinan DPR juga Golkar dan Pak Novanto," katanya.

Kendati demikian Fahri pun menegaskan, Ade Komarudin memiliki hak untuk mempertanyakan sebab penggantian tersebut. Dia mengambil contoh mekanisme penggantian yang terjadi pada dirinya beberapa waktu lalu. Saat itu, fraksi PKS memutuskan mencopot keanggotaanya. Namun hingga kini pencopotan itu ditunda setelah keluar putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca: MKD Sebut Kasus "Papa Minta Saham" Bisa Ditinjau Kembali

Sementara terkait Novanto yang pernah terjerat dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan pengusaha Rudi Chalid dan bekas Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Fahri membela Novanto. Kata dia, keputusan MK sudah tepat menggugurkan bukti rekaman yang dibuat oleh pihak selain lembaga resmi yang boleh melakukan penyadapan.

Dengan begitu, dia mengaku memahami kebutuhan Novanto membersihkan nama baik dan kembali ke kursi ketua.

"Itu masalahnya. Ini orang dipaksa mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri terbukti alasan dia ditekan batal demi hukum. Secara moral Pak Nov kembali pulih. Tapi saat dia jadi Ketum Golkar orang lihat "Dia yang dulu mundur."


Tanggapan Presiden

Presiden Joko Widodo enggan berkomentar tentang wacana pengembalian jabatan Ketua DPR ke Setya Novanto. Dia hanya mengatakan, hal tersebut merupakan urusan internal Partai Golkar dan DPR.

"Itu urusannya Partai Golkar, dan itu urusannya internal DPR, dasar hukum penetapan ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR ya untuk wilayahnya di wilayah DPR," kata Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016).

Presiden Joko Widodo juga berkilah saat ditanya bahwa wacana penggantian Ketua DPR ini juga mencuat dalam pertemuan dengan Setya Novanto Senin kemarin.

Baca: Penggantian Ketua DPR Diprediksi Mulus

Di tengah wacana penggantian Ketua DPR, berdasarkan pantauan KBR, Ade Komaruddin justru belum tampak hadir di gedung parlemen. Sementara informasi dari bagian pemberitaan DPR, Ade seharusnya menemui Duta Besar Jerman H.E. Mr. Michael Freiherr Von Ungern-Sternberg pukul 11.00 WIB. Namun hingga lewat waktunya, Ade belum juga tampak di DPR.

Mobil Toyota Camry hitam berplat RI-6 yang biasa membawanya pun tak tampak di lokasi parkir Gedung DPR. Hingga berita ini diturunkan, Ade juga belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Belakangan, informasi dari ajudan Ketua DPR mengatakan, Ade membatalkan agenda menemui Duta Besar Jerman atas alasan sakit.

Senin (21/11/2016) kemarin, rapat pleno DPP Golkar memutuskan bakal mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Wacana penggantian ini sudah muncul sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Setya Novanto terkait pasal pemufakatan jahat. Putusan itu menyatakan, alat bukti berupa rekaman yang diserahkan bekas Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dinyatakan tidak sah secara hukum.

Baca: Putusan MKD tentang Kasus Setya Novanto

Sejak itu wacana penggantian itu muncul di kalangan fraksi Golkar. Salah satu pengusulnya adalah Ridwan Bae. Kendati begitu, hingga Selasa (22/11/2016) pagi, Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengaku belum menerima surat dari DPP.





Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!