Penggantian Ketua DPR, Baleg: Golkar Harus Jaga Tidak Ada Konflik Baru

Penggantian ketua DPR menjadi gak sepenuhnya fraksi.

Selasa, 22 Nov 2016 11:13 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas berharap Golkar tidak menimbulkan konflik baru di parlemen terkait rencana pengembalian Setya Novanto sebagai ketua DPR. Meski demikian, kata dia, hal tersebut merupakan hak sepenuhnya fraksi.

Tata tertib DPR mengatur penggantian pemimpin alat kelengkapan dewan cukup melalui mekanisme fraksi dan disahkan di paripurna.

"Ya memang khusus untuk penggantian pimpinan DPR tidak semudah seperti mengganti, karena berbagai macam aspek politis yang ada. Tapi intinya kita berharap mudah-mudahan dengan usulan penggantian yang ada tidak merubah konstelasi parlemen yang sudah demikian adem saat ini. Kita berharap kalaupun terjadi pergantian itu bisa dilakukan secara smooth, kemudian bisa dilakukan secara baik oleh Partai Golkar dan tidak menimbulkan dinamika-dinamika baru lagi di parlemen,"kata Supratman di DPR, Selasa(22/11).

Dinamika politik yang dimaksud Supratman dimungkinkan datang dari pihak Ketua DPR incumbent Ade Komaruddin. Secara mekanisme, Ade dimungkinkan menggugat penggantian ini seperti yang pernah terjadi antara Fahri Hamzah dan PKS. Hingga saat ini, pengganti Fahri yang disiapkan PKS, Ledia Hanifah, tidak juga dilantik.

Supratman melihat masalah penggantian ini akan bergantung pada bagaimana Golkar mengelola potensi konflik internal.

"Partai Golkar adalah partai yang sudah mapan. Tentu bisa melakukan penggantian ini dengan baik."

Supratman melihat penggantian ini lebih kepada hasil dari konsolidasi yang dilakukan partai-partai beberapa hari terakhir. Secara urgensi di internal parlemen sendiri, menurut dia, belum ada kepentingan mendesak untuk mengganti.

Pasal 87 butir d Undang-Undang MD3 sendiri mengatur bahwa penggantian pimpinan bisa dilakukan atas keputusan fraksi. Penggantian itu nantinya akan dibawa ke paripurna untuk disetujui.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Arsul Sani: KPK Jangan Bernafsu Tangani Korupsi Swasta

  • BPBD Lebak: Gempa Hantam 9 Kecamatan
  • Jerat Hari Budiawan, Warga Tumpang Pitu Protes Putusan Hakim
  • Gunakan GBK, Persija Naikan Tiket Pertandingan Piala AFC

Padahal para pekerja di kedua jenis industri ini kerap dituntut bekerja melebihi jam kerja dan juga kreativitas yang tak terbatas.