Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: setkab.go.id)



KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan wacana aksi penarikan uang besar-besaran dari perbankan atau rush money untuk mendesak proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Poernama, bukanlah sikap negarawan.

Darmin mengatakan, aksi rush money itu sudah terlalu jauh mencampuri bidang ekonomi, karena tujuan awalnya hanya desakan politis.

Darmin mengatakan, aksi itu bisa sangat berbahaya, apabila digerakkan secara masif.

"Itu sih janganlah mengada-ada. Itu namanya sudah mengalihkan langkah-langkah yang sifatnya ekonomi. Padahal itu persoalan politik. Itu namanya sudah tidak negarawan. (Efek yang dikhawatirkan seperti apa?) Saya tidak tahu, tapi jangan lupa tergantung seberapa masif. Tetapi saya melihat hal-hal itu tidak bagus dilakukan, karena enggak ada yang untung sama sekali," kata Darmin di kantornya, Kamis (17/11/16).

Baca: Aksi Rush Money, Ormas: Bukan dari Kami   

Darmin mengatakan, aksi rush money tidak perlu ditempuh. Ia mengatakan, aksi itu bisa mengganggu stabilitas pasar keuangan.

Awal pekan ini, di media sosial Twitter diramaikan oleh cuitan bertagar #RushMoney2511. Tagar itu akan menjadi gerakan penarikan uang tunai besar-besaran dari perbankan nasional.

Gerakan itu menyusul untuk kembali mendesak proses hukum atas Ahok dalam kasus penistaan agama dijalankan. Mereka yang mewamewacanakan gerakan itu beralasan, rush money akan mengacaukan aliran kas atau cash flow di pasar keuangan.

Ide rush money juga muncul dari Twitter Andi Arief, @AndiArief_AA pada 15 November lalu. Bekas staf ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menulis, aksi menarik uang di perbankan secara serempak belum pernah terjadi di dunia sebagai bentuk perlawanan.

"Cukup menarik kalau terjadi aksi menarik uang di perbankan yang dilakukan peserta aksi 2511 di tengah mereka mendapat tuduhan aksi dibiayai... Aksi masa besar dengan penarikan uang besar inilah gerakan politik baru, aksi parade pamswakarsa kebhinekaan sebenernya konser musik.... Aksi masa besar dengan penarikan uang besar merupakan lompatan peningkatan kesadaran masa yang luar biasa. Diatas kesadaran rata2 masyarakat," tulis Andi Arief.

Mabes Polri kemarin juga telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama. Penetapan itu tetap terjadi, meski ada perbedaan pendapat saat proses gelar perkara.

Kini, kasus Ahok telah dilimpahkan dari status penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ahok dituduh penistaan agama karena mengutip salah surat Al-Maidah saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!