Mayoritas Desa di Bogor Belum Matang Kelola Dana Desa

Pemerintah desa hanya bisa menggunakannya untuk kepentingan infrastruktur.

Selasa, 22 Nov 2016 10:47 WIB

Foto: Antara

KBR, Bogor - Hampir semua pemerintah desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianggap belum matang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hal itu dikatakan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, Hendrik Suherman.

Menurutnya, hampir semua desa masih belum matang menggunakan dana tersebut. Terbukti dalam penggunaan ADD dan DD, pemerintah desa hanya bisa menggunakannya untuk kepentingan infrastruktur. Padahal, ADD dan DD tidak hanya digunakan untuk infrastruktur.

"Sebenarnya hampir semua belum matang. Mereka (pemerintah desa), kebanyakan hasil pekerjaannya itu ke infratruktur jalan. Dan infrastruktur jalannya itu yang diperbaiki di luar kewenangan. Seperti, jalan kabupaten, provinsi atau nasional yang diperbaiki. Sedangkan jalan desa itu kan, satu, jalan dari RT ke RW, RW ke desa, atau yang tidak ditangani oleh bina marga," katanya saat ditemui KBR, Selasa (22/11)

Selain itu, kata Hendrik, banyak dari staf desa yang masih belum matang dalam mengelola laporan DD dan ADD. Terbukti, banyak dari pemerintah desa yang selalu terlambat memberikan laporan, yang berujung terlambatnya pencairan dana.

"Makanya kita lakukan bimtek terus di kantor. Seperti pada termin dua, sempat ada 117 desa yang tidak mendapat DD dan ADD karena terkendala laporan. Tapi sekarang sudah selesai. Dan termin tiga kita sudah kirimkan, tapi itu pun belum semuanya," jelasnya.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Siapkan Dua Opsi soal Polemik PJ Gubernur Polri

  • Bekas Pimpinan KPK: Kasus Novel Tak Tuntas Bisa Jadi Catatan Buruk Jokowi untuk 2019
  • Longsor Terjang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 4 Tewas 6 Luka Parah
  • Sanksi Baru Amerika Untuk Korut

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.