Makar, Jokowi Minta Polri dan TNI Waspada

"Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita tugasnya polri dan TNI "

Senin, 21 Nov 2016 17:53 WIB

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo saat mengunjungi markas Kopassus. (Foto: Biro Setpres)


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk tetap sigap dan waspada terhadap gerakan-gerakan  yang mengarah pada makar. Selain itu Jokowi  juga meminta kedua untuk menindak tegas segala   perlakuan yang membahayakan kebhinekaan Indonesia.

"Ya itu tugasnya polri, dan tugasnya TNI  untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita tugasnya polri dan TNI dan semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada," ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden RI ke 5, Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/11).

Jokowi juga meminta kepada Polri dan TNI untuk melakukan hal yang sama pada pagelaran Pilkada Serentak yang dilakukan di 101 daerah. Selain itu dia juga menekankan kepada para calon kepala daerah untuk saling menghargai dalam proses Pilkada serentak 2017. Menurut dia, hal terpenting saat ini yang perlu dilakukan adalah saling menghargai.

"Ini juga dinamika biasa. Tapi ya itu, ada yang apa, ya seperti yang saya sampaikan kemarinlah, ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ada yang ya aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Biasa sebetulnya biasa, buat saya seperti itu biasa saja. Tapi yg paling penting jangan merugikan NKRI, jangan melemahkan bhineka tunggal ika kita. Jangan apalagi merongrong Pancasila, prinsipnya itu aja," ucapnya.

Baca: Upaya Makar

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian menyebut ada upaya pengambilalihan kekuasaan terkait demo 2 Desember mendatang. Soal ini, Tito mengatakan Polri sudah mengantongi informasi soal rapat-rapat rahasia terkait. Saat ini, kata Tito, Polri masih terus mengawasi.

Menurut Tito, aksi 2 Desember nanti bukan hanya soal kasus Ahok. Sebab, saat ini proses hukumnya tengah bergulir. Soal kekhawatiran yang dihembuskan bahwa jika Ahok tidak ditahan maka ia berpotensi melarikan diri, Tito melihat itu mustahil.

Kepolisian bersama TNI terus memantau orang-orang yang menjadi koordinator aksi Desember mendatang. Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan tidak hanya orang yang mengajukan surat pemberitahuan aksi yang dipantau.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.