Pemimpin Pesantren se-Jabar Banten lesehan bersama Presiden Jokowi di Istana, Kamis (10/11). (Foto: KBR/Ade I.)



KBR, Jakarta- Puluhan Pemimpin Pondok Pesantren se-Banten dan Jawa Barat mengaku siap menerima keputusan apapun dari penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Kepolisian Indonesia. Perwakilan Pondok Pesantren se Banten dan Jawa Barat sekaligus pemimpin  Pondok Pesantren At-Tharbiyah, Karawang, Ahmat Ruhiyat mengatakan, yang terpenting saat ini adalah menjaga kondisi stabilitas keamanan negara.

Kata dia, ponpes percaya soal komitmen pemerintah yang bakal menuntaskan kasus ini dengan transparan dan cepat.

"Ya, kami sampaikan kepada bapak Presiden insya Allah, asalkan pemerintah serius menangani kasus ini apapun keputusannya, hasilnya, dari proses hukum yang sekarang sedang diberlakukan kepada saudara Basuki Tjahaja Purnama, itu insya Allah kami terima asal Pemerintah serius menangani kasus ini," ujarnya kepada wartawan usai melakukan konsolidasi dengan Presiden Di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11).

Kata dia, semua pemimpin pondok pesantren yang diundang oleh Presiden Jokowi hari ini juga sepakat untuk tidak ikut serta dalam aksi lanjutan yang direncanakan dilakukan pada   25 November mendatang. Pasalnya kata dia, semua tuntutan  sebenarnya sudah diakomodir  oleh Pemerintah.

Pemimpin  Pondok Pesantren At-Tharbiyah, Karawang, Ahmat Ruhiyat   juga memberikan masukan kepada Presiden untuk juga melakukan konsolidasi serupa dengan para habib agar niat baik pemerintah ini tersebar merata.

"Kita juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa ini terlambat. Tapi terlambat lebih baik dari pada tidak sama sekali, alhamdulilah beliau juga menerima masukan-masukan dari kami dan insya Allah apa yang terjadi pada 4 November kemarin mudah-mudahan tidak terjadi pada waktu yang akan datang. Dan kami tekankan kepada Bapak Presiden supaya ini demo tidak terulang lagi, nanti tanggal 25 yang di medsos sudah sangat ramai, supaya tidak terulang lagi, proses hukum terhadap saudara basuki TP segera dipercepat itu yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dengan kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren di seluruh Provinsi Banten dan Jawa Barat di Istana Negara, Jakarta hari ini.   Pertemuan mendadak dilaksanakan dengan cara duduk lesehan. Para pemimpin pondok pesantren membuat lingkaran besar di atas karpet merah di ruang tengah istana.

Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas sumbangsih upaya para kyai dan ulama yang telah menyejukkan suasana sehingga kondisi di sejumlah daerah pada saat terjadinya demonstrasi 4 November 2016 dalam keadaan kondusif dan aman. Kata dia, Pemerintah saat ini membutuhkan nasihat dan masukan dari para ulama yang mampu menjalin persatuan Indonesia di tengah keragaman yang ada.

"Saya yakin para ulama adalah pilar-pilar penopang NKRI. Indonesia yang kita bangun bersama berdiri atas perjuangan para ulama, kyai, habib, ustadz, santri, dan termasuk Kyai Asad Syamsul Arifin yang kemarin telah dianugerahi gelar pahlawan nasional," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut setidaknya ada 78 kiai dan ulama pemimpin pondok pesantren (PP) di wilayah Banten dan Jawa Barat yang diundang oleh Presiden Joko Widodo.

Hadir di antaranya K.H. Ariman Anwar dari Ponpes Nurul Anwar, K.H. Sarkowi dari Al-Fataniyah, Abuya Muhtadi dari  Raudhatul Ulum, K.H. Maimun Ali dari   Subulussalam, Rofiq Azhar dari  Zahrotul Haq, K.H. Burhanudin Marzuki dari  Qotrunnada Depok, dan K.H. Zainuddun Mashum Ali dari  Alhamidiyah

Sedangkan pejabat yang mendampingi Presiden dalam acara silaturahim tersebut ialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!