LBH Bandung Ajukan Penangguhan Penahanan Petani Tersangka Kertajati

LBH Bandung saat ini masih menunggu adanya jaminan dari masing-masing keluarga supaya tersangka tidak melarikan diri.

Rabu, 23 Nov 2016 11:29 WIB

Para petani di Majalengka saat menggelar aksi diam di sawah, menghadang proses pengukuran lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. (Foto: Twitter/Medsos)


KBR, Bandung - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Jawa Barat meminta Kepolisian Jawa Barat menangguhkan penahanan kepada tiga petani yang menjadi tersangka dalam bentrokan terkait sengketa lahan. 


Bentrokan antara petani dengan polisi terjadi ketika warga dan petani menolak kegiatan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dijadikan pembangunan kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, pekan lalu.

Baca juga:


Ketua LBH Bandung Arip Yogiawan mengatakan permintaan penanguhan penahanan itu akan diajukan secara resmi ke Polda. Arip Yogiawan mengatakan saat ini masih menunggu adanya jaminan dari masing-masing keluarga supaya tersangka tidak melarikan diri.

"Untuk surat penangguhan penahanannya sudah jadi tapi kan harus ada penjamin. Kita lagi tunggu izin dari keluarga sampai ke tangan kita. Terus ijin-ijin dari berbagai pihak juga," kata Arip Yogiawan di Bandung, Rabu (23/11/2016).

Ketua LBH Bandung Arip Yogiawan mengatakan, tenggat waktu sampainya surat penangguhan penahanan itu ke pihak kepolisian paling lambat Kamis (24/11/2016).

Arip mengatakan ada salah seorang tersangka yang kondisinya sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.