Aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan petani Sukamulya yang protes saat pengukuran lahan. Di sana akan dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (dok. KPA)


KBR, Jakarta- Petani Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat berharap penggusuran desanya untuk Bandara Internasional Jawa Barat bisa ditunda. Hal itu dinyatakan usai perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) berkunjung ke lokasi kemarin.

Petani Sukamulya, Bambang Nurdiansah, menyatakan petani ingin tetap bertahan di desanya. Sebab mereka sudah puluhan tahun tinggal di situ dan memiliki kebun sendiri.

"Inginnya sih tetap di situ. Karena kami sudah sangat lama di situ. Sudah betah," terangnya kepada KBR, Kamis (24/11/2016) siang.

"Mungkin di tempat lain tidak akan mendapatkan tanah sesubur dan senyaman Sukamulya. Di tempat baru ya kami belum tentu bisa hidup senyaman di Sukamulya," jelasnya lagi.

Bambang menambahkan, wilayah desa Sukamulya hanyalah wilayah reserver area atau cadangan untuk bandara. Sehingga, kata dia, penggusurannya bisa ditunda. Namun kata Bambang, jika petani terpaksa di relokasi maka petani meminta jaminan penghidupan di tempat baru. Dia meminta pemerintah membangun kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial di tempat baru, termasuk memberikan petani tanah garapan kembali. "Kami minta desa dipindahkan ke tempat yang telah kami tentukan," katanya.

Bambang menjelaskan saat ini situasi di kampungnya sudah normal dan berjalan seperti biasa. Para petani sudah kembali menggarap lahannya dan anak-anak sudah kembali ke sekolah.

KSP Masih Tunggu Usulan Warga

Sementara itu Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut warga yang menolak belum mengerti sepenuhnya dampak yang akan terjadi akibat proyek bandara tersebut. Meski begitu, staf KSP Noer Fauzi Rahma menyebut, pihaknya masih masih menunggu poin-poin usulan dari warga yang menolak menjual lahannya untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat BJIB. Katanya, usulan itu merupakan bagian dari proses pelibatan warga untuk menyeleseikan konflik lahan di sana.

Noer berharap akhir pekan ini usulan tersebut sudah masuk. Usulan itu, kata dia akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemprov Jabar, dan Pemkab Majalengka.

"Saya memberi kesempatan kepada mereka untuk membuat usulan apa pilihan pilihan mereka sampaikan, saya mau dengar, dan kemudian nanti bisa diproses lebih jauh. Karena skema yang ditawarkan yakni mengganti secara individul pepersil tanah, kemudia diganti dengan bentuk uang, itu kan mereka ngga terima," katanya kepada KBR, Kamis (24/11/2016).

Editor: Dimas Rizky

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!