Ilustrasi: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung melakukan aksi unjuk rasa terkait tindak kekerasan aparat terhadap warga Desa Sukamulya, di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/11). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Warga Desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat masih berharap relokasi menjadi pilihan terakhir yang ditawarkan pemerintah. Kalaupun terpaksa, Sekretaris Desa, Ade Hari, mengatakan ada dua lokasi yang dinilai cocok. Kedua lokasi ini dinilai tidak akan mematikan mata pencaharian warga sebagai petani.

"Untuk relokasi sendiri kami punya dua opsi untuk tempat. Itu di namanya Leuweung Sireum dan Pancuran. Satu memang tekstur tanahnya itu tidak terlalu jauh dari tekstur tanah dan jenis tanah di lokasi yang sekarang. Terus di Leuweung Sireum itu sumber airnya dekat," ujar Ade kepada KBR, Kamis (24/11).

Dekatnya sumber air itu menurut Ade akan bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan warga untuk membuat sumur baru. Kedua area tersebut menurutnya adalah area kosong yang  belum tergarap. Lokasinya kurang-lebih satu kilometer dari pusat Desa Sukamulya. Sejauh ini, belum dilakukan pengukuran pasti soal luas area. Warga masih menunggu kepastian apakah mereka harus direlokasi.

Pemilihan kedua lokasi  ujar Ade belum memperhitungkan apakah luas kedua area cukup menampung warga. Mereka masih fokus memastikan bahwa warga yang tergusur nantinya bisa kembali bertani.

Soal ganti rugi juga belum dihitung karena masih menunggu apakah mereka bisa tetap tinggal di Desa Sukamulya itu. Namun Ade mengatakan warga menginginkan nilai ganti rugi di atas nilai yang didapat Desa Kertasari sebelumnya. Warga desa tersebut mendapat ganti rugi di kisaran Rp 60.000 - Rp 200.000 permeter.

"Kita belum bicarakan dengan warga. Karena kita masih menunggu apa yang akan, sikap dari pemerintah. Kalau opsi pertama, tidak digusur, berarti pemerintah kan harus tawarkan opsi-opsi."

Desa Sukamulya adalah salah satu desa yang terancam digusur demi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Proyek ini masuk kedalam Proyek Strategis Nasional. Warga desa ingin agar mereka tetap bisa bertahan. Akibatnya pada beberapa waktu lalu petani bentrok dengan petugas yang akan mengukur lokasi.

Sebelumnya, staf khusus kepresidenan Noer Fauzi dan Riza Damanik  mengunjungi kawasan tersebut. Noer Fauzi mengatakan pemerintah masih menunggu poin-poin usulan warga yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam pertemuan dengan Pemprov Jabar dan Pemkab Majalengka. 

Landasan Pacu

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut pembangunan landasan pacu atau runway Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), membutuhkan lahan sepanjang 3000x60 meter. Sehingga untuk keselamatan, kata Juru Bicara Kemenhub, Bambang S Ervan, tidak boleh ada rumah-rumah warga yang masih berdiri.

Pembangunan sisi udara saat ini dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk sisi darat, pembangunan masih dilakukan PT BIJB, selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kalau perluasan memang target perpanjangan pertama runway targetnya pertama 2500 dulu, tapi memang untuk lahan tidak hanya 2500, tapi kesananya masih rumah penduduk, ya ngga boleh. Kan ada daerah KKOPnya, kawasan keselamatan Operasi penerbangannya. Jadi harus ada pembebasan," katanya kepada KBR, Kamis (24/11/2016).
 
Pembangunan proyek Kertajati  ditargetkan selesai pada akhir 2017. Kertajati pada tahap pertama akan memiliki kapasitas hingga 8-10 juta orang per tahun. Namun, apabila sudah beroperasi secara penuh, bandara tersebut mampu menampung hingga 20 juta orang.
 
Kemenhub mengklaim landasan pacu Kertajati tergolong paling besar ketimbang bandara-bandara lain di Indonesia. Kata Bambang, bandara internasional ini juga menjadi bandara Sub-Hub bandara Soekarno Hatta.

"Mungkin Sub Hub atau Hub, karena tujuannya adalah pesawat-pesawat yang cukup besar, dengan jarak tempuhnya long haul. Sub Hub itu sebagai subtitusi Soekarno Hatta yang sebagai Hub nya. Kalau Jakarta sudah penuh, di sana bisa jadi penggantinya, untuk wilayah-wilayah lain. Misalkan Jakarta penuh dari wilayah Barat, kemungkinan ini dari Timur jauh," ungkapnya.
 
Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Adapun total kebutuhan dana untuk pembangunan Kertajati tahap pertama mencapai Rp 1,1 triliun.

"Untuk landasannya dananya dari APBN,"katanya

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, progres pembangunan BIJB sudah mencapai 16,7 persen, pembangunan terminal utama juga sedang dibangun di luas lahan 96.000 m2,  demikian juga dengan taxiway. Sedangkan landasan pacu telah lebih dulu selesai.

Pada kesempatan tersebut Gubernur memaparkan kalau BIJB mulai dibicarakan di tahun 2003, di tahun 2008 dilakukan rencana pembebasan lahan dan tahun 2010 baru pembebasan lahan lancar dilaksanakan. Sedangkan pembangunan mulai digarap di tahun 2014. Targetnya 2018 bandara ini akan mulai beroperasi. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!