BERITA

Kemenko PMK Teliti Indeks Inklusi Sosial di Daerah

"Penelitian itu dilakukan bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama. "

Muhamad Ridlo Susanto

Kemenko PMK Teliti Indeks Inklusi Sosial di Daerah
Pengajaran inklusi di lembaga pendidikan informal keagamaan, seperti pondok pesantren. (Foto: KBR/Muhamad Ridlo).

KBR, Cilacap - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tengah meneliti indeks sosial inklusi di level perorangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penelitian itu dilakukan bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama. 


Peneliti Regional PP Lakpesdam NU wilayah Cilacap, Akhmad Fadli mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi publik mengenai inklusi (penerimaan) dan eksklusi (penolakan) kelompok rentan di wilayahnya, mulai dari lingkungan sosial hingga kebijakan pemerintah desa dan kabupaten.


Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, semisal penyandang disabilitas dan penganut agama minoritas, seperti penghayat kepercayaan dan agama lokal lain.


“Jadi indeks inklusi sosial itu ingin melihat, apakah kabupaten ini inklusif atau tidak. Seberapa besar kebijakannya itu inklusif terhadap kelompok rentan. Ini dibawah Kemenko PMK bekerjasama dengan PP Lakpesdam NU. Nanti yang akan dilihat adalah persepsi masyarakat umum, persepsi kelompok rentan, untuk melihat persepsi mereka terhadap kebijakan di level desa hingga kabupaten,” jelas Akhmad Fadli, Kamis (17/11/2016).


Ia menambahkan, penelitian akan dimulai hari ini dengan melakukan assesment di sejumlah lokasi penelitian. Yakni di level desa, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Direncanakan pengumpulan data akan dilakukan selama 15 hari hingga akhir November.


Di Cilacap, penelitian akan dilakukan di dua desa yaitu, Desa Segaralangu Kecamatan Cipari dan Desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten. Di masing-masing desa akan diwawancari sebanyak 50 responden, mulai dari anggota kelompok minoritas, mayoritas, pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat di luar kelompok.


Akhmad Fadli menambahkan, secara nasional, Kemenko PMK saat ini melakukan penelitian indeks inklusi sosial di empat daerah. Yakni, Aceh, Cilacap, Lombok, dan Sampit.

Baca juga: Saling Menguatkan, GUSDURian Nonton Bareng Film 'The Imam and The Pastor' di Gereja


Editor: Sasmito

  • Kemenko PMK
  • cilacap
  • indeks inklusi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!