Kasus Korupsi E-KTP, KPK Periksa Eks Wamenkeu

"Kemudian menemukan bukti apalagi, data apalagi, informasi apalagi nanti berdasarkan itu kita melakukan tindakan-tindakan berikutnya,"

Selasa, 15 Nov 2016 14:16 WIB

Tersangka KTP Elektronik Sugiharto. (Foto: KBR/Randyka W.)



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Menteri Keuangan periode 2010-2014, Anny Ratnawati sebagai saksi dalam kasus korupsi E-KTP. Hingga pukul 12.15 WIB Anny belum terlihat hadir di Gedung KPK. Namun belakangan beredar kabar Anny hadir dan kini telah selesai pemeriksaan tanpa sepengetahuan awak media.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Komisioner Independen Bank Negara Indonesia (BNI) itu pada April lalu.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan akan mengikuti temuan penyidik apabila ada tersangka baru dalam kasus ini.

"Ya nanti itu (penetapan tersangka lagi) ikuti penyidiklah, kemudian menemukan bukti apalagi, data apalagi, informasi apalagi nanti berdasarkan itu kita melakukan tindakan-tindakan berikutnya," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Kemarin, Agus meyakini jika tersangka korupsi E-KTP tak mungkin hanya dua orang saja. Ini lantaran kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 2,3 triliun.

Selain Anny, penyidik juga memeriksa seorang tersangka Sugiharto dan enam saksi lainnya. Enam saksi itu adalah Ketua Bersama Konsorsium Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Adres Ginting, Direktur Produksi Perum PNRI, Yuniarto, Kepala Departemen Akuntansi Keuangan Umum Perum PNRI Budi Zuniarta, Staff Dirut Bidang Pengembangan Usaha Perum Percetakan Negara RI, Haryoto, serta dari kalangan swasta Afdal Noverman dan Aslinah.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

KPK menduga dua orang itu telah menggelembungkan harga  atas proyek senilai Rp 6 triliun di Kementerian Dalam Negeri tersebut. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Polisi Selidiki Penadah dan Penyuplai Hasil Pendulang Emas Ilegal di Freeport

  • Bappeda DKI: Anggaran Kunker DPRD Naik Karena Djarot
  • Presiden Minta Malaysia Impor Beras Dari Indonesia
  • Kejati Tahan 2 Tersangka Mark Up Alat Tangkap untuk Nelayan di Mandailing Natal

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"