Kasus Dugaan Penistaan Agama, Bareskrim Periksa Buni Yani

"Rencananya hari ini ada 10 yang akan kita mintai keterangan, 2 saksi dan 8 ahli yang baru hadir sampai dengan sekarang itu ada 5, termasuk saudara Buni Yani."

Kamis, 10 Nov 2016 13:33 WIB

Gubernur Jakarta Nonaktif basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai diperiksa Bareskrim sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Bareskrim Polri   memeriksa   10 saksi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Juru bicara Polri Agus Rianto mengatakan, selain Buni Yani, penyidik juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli agama dan bahasa. Kata dia, hingga hari ini penyidik telah meminta keterangan lebih dari 40 saksi.


"Rencananya hari ini ada 10 yang akan kita mintai keterangan, 2 saksi dan 8 ahli yang baru hadir sampai dengan sekarang itu ada 5, termasuk saudara Buni Yani. Saksi ahli ini nanti akan ada ahli agama maupun ahli bahasa, apa yang diinginkan penyidik terkait dengan pemeriksaan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani," kata Agus di Bareskrim, Kamis (10/11/2016).

Agus Rianto menambahkan, proses penyelidikan ditargetkan rampung pekan depan. Selanjutnya, penyidik akan menentukan status kasus apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.

"Mudah-mudahan, minggu depan seluruh rangkaian pemeriksaan dalam proses penyelidikan ini sudah bisa dianggap tuntas, dan kita akan lakukan proses lebih lanjut untuk menentukan status kasus ini," lanjut Agus.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.