Kasus Ahok, Presiden Jokowi: Jangan Coba Intervensi Polri

Jokowi meminta iapapun tidak mencoba mengintervensi proses hukum dalam kasus Ahok. Semua pihak harus menghormati kerja Kepolisian dalam menuntaskan kasus ini.

Kamis, 17 Nov 2016 10:50 WIB

Foto: Antara

Foto: Antara


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali meminta semua pihak agar bersabar terhadap langkah Mabes Polri dalam memproses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terkena kasus dugaan penistaan agama.


Jokowi meminta iapapun tidak mencoba mengintervensi proses hukum dalam kasus Ahok. Semua pihak harus menghormati kerja Kepolisian dalam menuntaskan kasus ini.

Pernyataan itu menanggapi munculnya desakan dari kelompok tertentu agar Polisi segera menangkap dan menahan Ahok yang kini berstatus tersangka atas tuduhan penistaan agama.

"Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri. Jangan ada yang menekan-nekan, jangan ada yang mencoba mengintervensi. Biarkan Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh Polri," kata Jokowi di Parkir Timur Senayan, Kamis (17/11/2016).

Baca juga:


Sejak Rabu (16/11/2016), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berstatus tersangk. Mabes Polri menetapkan status itu, setelah sebelumnya mengadakan gelar perkara dengan belasan saksi di Mabes Polri.

Polri memproses Ahok, yang kini maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ahok dilaporkan sejumlah kelompok, termasuk FPI, atas tuduhan penistaan agama terkait pernyataannya mengenai surat Almaidah ayat 51.

Ahok dijerat dengan pasal penistaan agama di KUPH dan pasal penyebaran informasi di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.