Jamin Kemanan Negara, Polri Minta Warga Tak Termakan Isu Rush Money

Kepolisian Indonesia mengatakan, rush money merupakan isu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannnya.

Minggu, 20 Nov 2016 18:45 WIB

Ilustrasi. kemenkeu.go.id

KBR, Jakarta - Kepolisian Indonesia memastikan keamanan di Indonesia kondusif, sehingga masyarakat tidak perlu menarik secara besar-besaran atau rush money dari bank pada 25 November 2016. Juru bicara Kepolisian Indonesia, Boy Rafli Amar mengatakan, rush money merupakan isu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannnya.

"Rush money jangan didengar. Ini informasi yang akan mengganggu perekonomian negara, dengan sengaja menimbulkan kepanikan, dengan sengaja menimbulkan rasa kecemasan dalam masyarakat yang memiliki tabungan kemudian beramai-ramai untuk mengambil tabungan. Jangan diikuti," ujarnya usai menghadiri Tablik Akbar dengan ulama di Kwitang, Jakarta.

Kata dia, kondisi perbankan dan perekonomian Indonesia saat ini menurut data dari pemerintah, tengah berada dalam kondisi terus membaik. Oleh karenanya kata dia, isu tersebut adalah isu yang bohong dan justru malah akan mengganggu stabilitas nasional apabila dilakukan.

"Jadi informasi itu hoax dan jangan diikuti. Percaya kepada kami, keamanan dijamin oleh kepolisian. Jadi uang tabungan tidak perlu ada ajakan-ajakan rush money, tidak perlu diikuti," ucapnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan siapa yang telah menyebarkan isu tersebut. Kata dia, pelakunya nanti bakal dijerat dengan UU ITE.

"Pengusutannya masih berjalan. Mereka-mereka yang menebarkan isu-isu hoax ini dijalankan yang pasti satu per satu nanti akan diungkap siapa tersangkanya, pidananya. Menebarkan serangkaian kata-kata bohong, menebarkan kebencian kepada pemerintah, bisa seperti itu. Jadi kalau dalam UU ITE, UU 11/2008 pasal 28 ayat 2," tambahnya.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.