Ikan Senilai Rp9 Triliun Hilang Per Tahun Dari Maluku Utara

Pencurian ikan terbesar terjadi di Kabupaten Pulau Morotai.

Minggu, 20 Nov 2016 21:06 WIB

Kapal MV Hai Fa, pencuri ikan asal China. Foto: setkab.go.id

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Ternate- Hasil penelitian akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Muhlis Hafel, menyatakan pemerintah provinsi maluku utara kehilangan sumber daya ikan hingga Rp9 triliun akibat pencurian nelayan asing. Menurutnya, pencurian terbesar terjadi di Kabupaten Pulau Morotai.

Karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi maluku utara untuk mengambil langkah-langkah taktis untuk mencegah pencurian ikan tersebut.

"Hasil penelitian saya kemarin mohon maaf sudah berulang kali saya sebutkan karena ini terlalu banyak di Morotai itu kehilangan ikan per tahun Rp9 triliun, kalau kita banding dengan APBD Maluku Utara, APBD berapa Rp 2,3 triliun. Nah kalau dana hilang sekitar Rp9 Triliun, saya bandingkan dengan Natuna yang hanya Rp5 triliun itu berarti lebih besar Maluku Utara," jelasnya.

"Nah kalau itu yang terjadi maka pertanyaanya apa yang sebenarnya menyebabkan sehingga itu terjadi, hasil penelitian saya juga membuktikan bahwa ternyata kehilangan ikan itu disebabkan oleh diistilahkan ada perusahaan namanya perusahaan ali baba, ahlinya di Filipina babanya di Indonesia namanya perusahaan kali kong dilakukan oleh aparat saya nda tau aparat mana tapi ada."

Untuk mengatasi persoalan itu, lanjut Muhlis, beberapa waktu lalu Pemprov Provinsi Maluku Utara membuat program namanya Lumbung Ikan Nasional di Maluku Utara. Namun, menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Wahda Zainal Imam, pemerintah provinsi lemah dalam menyambut dua kebijakan program pemerintah pusat. Program itu adalah program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Pulau Morotai. Menurutnya, kedua program nasional itu hingga saat ini tak tampak di Maluku Utara.

Editor: Sasmito 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.