Gelar Perkara Penistaan Agama, Ombudsman: Emosi dan Opini

"Hal-hal nonhukum yang kemudian mengemuka itu tidak ada gunanya kan?"

Selasa, 15 Nov 2016 22:22 WIB

Kabareskrim Polri Ari Dono (tengah) didampingi pengawas gelar perkara Polri Sigit (kanan) dan Arif (kiri) memimpin gelar perkara dugaan kasus penistaan agama di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sela

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Gelar perkara dugaan penistaan agama Ahok hari ini diwarnai emosi dan opini. Kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala, kedua hal itu tidak membantu proses gelar perkara tersebut. 

Menurut dia, hal ini menunjukkan masyarakat  belum siap dengan mekanisme ini.

"Hal-hal nonhukum yang kemudian mengemuka itu tidak ada gunanya kan?" Terangnya kepada KBR, Selasa (15/11/2016) malam.

"Sehingga Kabareskrim harus berkali-kali memotong. Mengindikasikan kita belum punya pengalaman cukup sebagai masyarakat untuk forum spesifik seperti itu," jelasnya lagi.

Adrianus mendorong agar gelar perkara diatur secara khusus. Kata dia, hal ini bisa diatur dalam peraturan Kapolri (Perkap) atau masuk rancangan KUHAP agar lebih kuat. Kata dia, hal ini menjaga agar polisi punya patokan ketika melakukan gelar perkara selama proses penyelidikan.

"Kalau digelar seperti apa, tidak digelar seperti apa?" katanya.

Hari ini, Mabes Polri mengadakan gelar perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gelar itu dipimpin langsung Kabareskrim Ari Dono dan dihadiri saksi-saksi dari pelapor, terlapor, dan saksi polisi. Gelar perkara ini juga ditinjau langsung oleh Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.