Gelar Perkara 3 Kasus HAM di Papua Harus Seizin Komnas HAM

"Ya bisa saja kalau disepakati para pihak, terutama penyelidik. Penyelidiknya kan Komnas,"

Senin, 21 Nov 2016 22:32 WIB

Keluarga menangisi korban Paniai berdarah 8 Desember 2014. (Sumber: Youtube)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan gelar perkara 3 kasus HAM Papua bisa digelar dengan persetujuan lembaga tersebut. Hal ini dinyatakan menanggapi rencana Tim Terpadu Menkopolhukam melakukan gelar perkara ulang  bagi kasus Wasior, Wamena, dan Paniai Papua.

Anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, menyatakan gelar perkara tidak ada dalam UU Hak Asasi Manusia. Namun, kata dia, tetap bisa dilakukan jika disetujui penyelidik.

"Kalau mau dengar saja, mau informasi kan bisa. Tapi kalau yang namanya gelar perkara itu berbeda ya," ujarnya kepada KBR, Senin (21/11/2016) malam.

"Gelar perkara memang tidak dikenal (dalam UU HAM). Ya bisa saja kalau disepakati para pihak, terutama penyelidik. Penyelidiknya kan Komnas," terangnya.

Sandra mendorong Kejaksaan Agung untuk menggunakan UU Pengadilan HAM dalam memproses kasus ini, bukan KUHAP. Kata dia, UU itu sudah mengatur kasus-kasus seperti apa yang masuk pelanggaran HAM berat.

"Hal-hal seperti ini memang yang mengundang perdebatan," katanya.

Baca: Keluarga Korban Paniai Minta Hasil Penyelidikan Dibuka

Saat ini Komnas HAM masih menyelesaikan penyelidikan kasus Paniai. Lembaga ini akan kembali ke Paniai untuk melengkapi data-data. Sementara kasus Wasior dan Wamena telah diselesaikan penyelidikannya sejak 2004. Sejak saat itu berkas kasus ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun selalu dikembalikan dengan alasan kurang lengkap.
 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Siapkan Dua Opsi soal Polemik PJ Gubernur Polri

  • Bekas Pimpinan KPK: Kasus Novel Tak Tuntas Bisa Jadi Catatan Buruk Jokowi untuk 2019
  • Longsor Terjang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 4 Tewas 6 Luka Parah
  • Sanksi Baru Amerika Untuk Korut

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.