Gara-gara Nama Dinas Berubah, Komisi Pendidikan DPRD Ternate Tolak Bahas Anggaran

Belum ada penunjukan dari wali kota setempat.

Senin, 21 Nov 2016 20:49 WIB

Ilustrasi


KBR, Ternate- Komisi III atau pendidikan DPRD Kota Ternate menolak membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas pendidikan dan kebudayaan. Sebab, dinas itu baru saja mengalami perubahan nama dari dinas pendidikan nasional ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Perubahan nomenklatur itu ditandai dengan disahkannya peraturan daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy mengatakan hingga saat ini pemkot belum melantik kadis pendidikan dan kebudayaan pasca pergantian nama itu. Atas dasar itu komisinya menolak membahas RKA tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukum bagi dinas melakukan pembahasan.

"Bukan Plt yang penting ada penunjukan salah satu bidang atau sekertaris untuk dibahas ini RKA. Semua dinas yang belum dilantik (harus ada surat penunjukan dari wali kota-red). Yang sudah dilantik tidak perlu lagi ada surat penunjukan. Siapa yang ditunjuk dulu baru dibahas, katanya sudah ada. Cuma ini yang hadir staf. Yang kapala dinas ada sementara tunggu. Jadi saya bilang mesti ada surat dulu baru bahas ini," katanya kepada wartawan, Senin (21/11/2016).

Muhajirin, menegaskan pihaknya tak mau mengambil resiko dengan membahas RKA tanpa dasar hukum. Sebab, itu pihaknya meminta wali kota Ternate untuk mengeluarkan surat penunjukan kepada salah satu pejabat bagi SKPD yang belum ada pelantikan. Dia khawatir akan ada akan ada persoalan hukum dikemudian hari.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.