Bertemu 100 CEO, Sri Mulyani Desak Ikut Tax Amnesty

"Dan saya yakin, kalau ada 1.400 yang ikut, masak sih yang lainnya tidak ikut gara-gara yakin SPT-nya benar. Saya tidak terlalu yakin,"

Kamis, 24 Nov 2016 21:03 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mendesak para bos perusahaan go public segera mengikuti program pengampunan pajak. Sri Mulyani mengatakan, para bos perusahaan yang terdiri dari komisaris, direksi, hingga pemegang saham jumlahnya mencapai 2.619 wajib pajak. Sementara itu, yang sudah mendeklarasikan hartanya melalui program tax amnesty baru separuhnya.

"Coba kita lihat jumlah CEO. Jumlah direksi, pengurus, dan pemegang saham ada 2.619 WP. Dalam hal ini, kami untuk komisaris, direksi, dan pemegang saham perusahaan go public, itu sudah pasti saya tahu namanya, alamatnya, dan nama perusahaannya. Dan saya yakin, kalau ada 1.400 yang ikut, masak sih yang lainnya tidak ikut gara-gara yakin SPT-nya benar. Saya tidak terlalu yakin," kata Sri di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/16).

Sri mengatakan, masih banyak CEO perusahaan yang belum lengkap melaporkan hartanya dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak, tetapi juga belum mengikuti tax amnesty. Sehingga, dia mengingatkan mereka segera melaporkan harta yang belum terdaftar dalam SPT melalui tax amnesty.

Sri berujar, para wajib pajak bos perusahaan go public itu tersebar di Jawa 2.524 WP dengan peserta tax amnesty 1.463 WP, Sumatra 56 WP dengan peserta tax amnesty 21 WP, Kalimantan 28 WP dengan peserta tax amnesty 12 WP, Sulawesi 10 WP dengan peserta tax amnesty 3 WP, serta di Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku terdapat seorang WP yang belum mengikuti tax amnesty.

Adapun uang tebusan tax amnesty yang diterima negara dari para bos itu senilai Rp 7,12 triliun, yang terdiri dari para komisaris senilai Rp 2,64 triliun, direksi senilai Rp 2,48 triliun, dan pemegang saham senilai Rp 2 triliun.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.