Bengawan Solo Meluap, 20 Desa di Bojonegoro dan Lahan Pertanian Terendam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jawa Timur mencatat 20 desa terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo.

Sabtu, 26 Nov 2016 23:38 WIB

Sejumlah warga menerobos genangan banjir luapan Bengawan Solo yang melanda Desa Ledokwetan, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Jawa Timur. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jawa Timur mencatat 20 desa terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Bahkan banjir di salah satu desa menyebabkan permukiman warga terendam.

Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Andi Sujarwo mengatakan, ketinggian air mencapai 14.92 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi tersebut, kabupaten itu memasuki posisi siaga II atau kuning. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan dua lokasi pengungsian yakni di Ledok Kulon dan Gedung Serbaguna Kota.

"Untuk saat ini kita masih di posisi siaga kuning atau siaga dua. Untuk laporan yang sudah masuk ke Pusdalops BPBD itu saat ini ada 20 desa terendam. Di sekitaran pemukiman dan persawahan. Untuk pemukiman yang terendam baru satu desa. Salah satunya di Kelurahan Ledok Kulon," jelas Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Andi Sujarwo kepada KBR.

Baca: Banjir di Jombang Landa 6 Kecamatan

Andi Sujarwo menambahkan, kondisi ketinggian air di tanggul Sungai Bengawan Solo terus meningkat lantaran hujan dengan intensitas lebat masih terus terjadi. BPBD, lanjutnya, telah membentuk tim komando untuk menangani bencana banjir.

"Kami sudah siapkan tim, komando darurat sudah terbentuk. Kami sekarang sedang melakukan evaluasi pengungsi, kebutuhan dan segala macam," jelasnya. (ika)

Baca: Banjir di Cilacap, Meluas

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.