Banding TPF Munir, KIP: Kemensetneg Terancam Pidana

"Di UU KIP itu ada beberapa norma yang mengatur soal sanksi, ada pasal 52 dan pasal 53,"

Senin, 28 Nov 2016 22:26 WIB

Ziarah 12 tahun pembunuhan pegiat HAM Munir Said Thalib. (Foto: KBR/Zainul A.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan Kemensetneg terancam pidana jika kalah banding terkait TPF Munir dan tetap menolak membuka dokumen itu. Anggota KIP Yhannu Setiawan mengatakan, Kemensetneg bisa berhadapan dengan dua pasal terkait menutup dokumen atau menghilangkannya.

Kata dia, hal itu telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

"Di UU KIP itu ada beberapa norma yang mengatur soal sanksi, ada pasal 52 dan pasal 53," jelasnya kepada KBR.

"Tapi juga ada peraturan lain. Misalnya UU Arsip dan sebagainya. Nanti lari ke sana," kata dia lagi.

Yhannu enggan menanggapi pernyataan Kemensesneg yang enggan membuka laporan TPF Munir itu. Dia juga enggan menjelaskan lebih jauh karena kuatir dianggap memihak salah satu pihak.

"Saya sampai ke situ saja bicaranya," kata dia.

Dalam sidang awal Oktober lalu, Komisi Informasi memutuskan Kemensetneg harus membuka dokumen TPF ke publik dan alasan kenapa belum membukanya hingga kini. KIP juga memerintahkan Kemensetneg mengumumkan informasi itu melalui media elektronik dan non-elektronik yang dikelola kementerian itu.

Gugatan itu diajukan oleh Kontras, LBH Jakarta, beserta isteri mendiang Munir Suciwati.

Kemensesneg  menyatakan tidak menguasai dan memiliki dokumen itu. Karena itu, tidak mungkin kementerian mengumumkan dokumen yang tidak dimilikinya. Kemensetneg pun menyatakan banding ke PTUN.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Aman Abdurrahman Diambil Densus 4 Hari Sebelum Bebas

  • Kasus Lumpuh di Demak, Satu Sekolah di Banyumas Sempat Tolak Vaksin MR
  • La Liga di Camp Nou Dibuka Dengan Mengheningkan Cipta

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR