Banding TPF Munir, KIP: Kemensetneg Terancam Pidana

"Di UU KIP itu ada beberapa norma yang mengatur soal sanksi, ada pasal 52 dan pasal 53,"

Senin, 28 Nov 2016 22:26 WIB

Ziarah 12 tahun pembunuhan pegiat HAM Munir Said Thalib. (Foto: KBR/Zainul A.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan Kemensetneg terancam pidana jika kalah banding terkait TPF Munir dan tetap menolak membuka dokumen itu. Anggota KIP Yhannu Setiawan mengatakan, Kemensetneg bisa berhadapan dengan dua pasal terkait menutup dokumen atau menghilangkannya.

Kata dia, hal itu telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

"Di UU KIP itu ada beberapa norma yang mengatur soal sanksi, ada pasal 52 dan pasal 53," jelasnya kepada KBR.

"Tapi juga ada peraturan lain. Misalnya UU Arsip dan sebagainya. Nanti lari ke sana," kata dia lagi.

Yhannu enggan menanggapi pernyataan Kemensesneg yang enggan membuka laporan TPF Munir itu. Dia juga enggan menjelaskan lebih jauh karena kuatir dianggap memihak salah satu pihak.

"Saya sampai ke situ saja bicaranya," kata dia.

Dalam sidang awal Oktober lalu, Komisi Informasi memutuskan Kemensetneg harus membuka dokumen TPF ke publik dan alasan kenapa belum membukanya hingga kini. KIP juga memerintahkan Kemensetneg mengumumkan informasi itu melalui media elektronik dan non-elektronik yang dikelola kementerian itu.

Gugatan itu diajukan oleh Kontras, LBH Jakarta, beserta isteri mendiang Munir Suciwati.

Kemensesneg  menyatakan tidak menguasai dan memiliki dokumen itu. Karena itu, tidak mungkin kementerian mengumumkan dokumen yang tidak dimilikinya. Kemensetneg pun menyatakan banding ke PTUN.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.