Antisipasi Penghadangan Kampanye, Ini Saran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meminta pasangan calon peserta Pilkada mengajukan sejak jauh-jauh hari rencana kampanye terbuka dan tatap muka.

Sabtu, 19 Nov 2016 14:29 WIB

Ilustrasi: Penolakan kampanye salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Warga menggelar aksi penolakan di tempat yang akan dikunjungi calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meminta pasangan calon peserta Pilkada mengajukan rencana kampanye terbuka dan tatap muka, sejak jauh-jauh hari. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi penolakan dan ancaman oleh kelompok tertentu terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Muhammad Jufri mengungkapkan, selama ini pengajuan rencana kampanye oleh pasangan calon kerap dilakukan mendadak. Akibatnya, petugasnya dan aparat keamanan tak matang menyiapkan langkah pencegahan dan pengawasan.

"Selama ini kan pasangan calon mengajukan jadwal dan lokasi kampanye terbuka selalu mendadak. Kami usulkan juga ini ke KPU agar jadwal kampanye dan lokasi bisa diajukan jauh-jauh hari," jelas Jufri di Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Baca: Bawaslu Naikkan Status 1 Kasus Penghadangan Kampanye Ahok ke Penyidikan

"Ini kan pagi ini kampanye, malam baru kasih jadwal dan lokasi. Kami kesulitan koordinasi dengan keamanan dan pengawas kita di lapangan," imbuhnya.

Sementara itu, anggota KPU DKI Jakarta Mohammad Fadlilah menyatakan akan memperbaiki pengaturan jadwal kampanye pasangan calon sehingga aksi-aksi penolakan terhadap salah satu pasangan tak lagi berulang.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta memastikan aksi penolakan kampanye terhadap pasangan Ahok-Djarot dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu.

Baca: Laporan Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Janji Hajar Petugas yang Perlambat Izin Usaha

  • Seminar Anti-LGBT di Kemendikbud Berganti Tajuk, Pelaksana Tolak Beri Penjelasan
  • Gubernur NTB: Pembangunan Rumah Khusus Jamaah Ahmadiyah adalah Solusi Terakhir
  • Neymar Berpeluang Tampil di Final Coupe de France

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.