Antisipasi Penghadangan Kampanye, Ini Saran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meminta pasangan calon peserta Pilkada mengajukan sejak jauh-jauh hari rencana kampanye terbuka dan tatap muka.

Sabtu, 19 Nov 2016 14:29 WIB

Ilustrasi: Penolakan kampanye salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Warga menggelar aksi penolakan di tempat yang akan dikunjungi calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meminta pasangan calon peserta Pilkada mengajukan rencana kampanye terbuka dan tatap muka, sejak jauh-jauh hari. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi penolakan dan ancaman oleh kelompok tertentu terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Muhammad Jufri mengungkapkan, selama ini pengajuan rencana kampanye oleh pasangan calon kerap dilakukan mendadak. Akibatnya, petugasnya dan aparat keamanan tak matang menyiapkan langkah pencegahan dan pengawasan.

"Selama ini kan pasangan calon mengajukan jadwal dan lokasi kampanye terbuka selalu mendadak. Kami usulkan juga ini ke KPU agar jadwal kampanye dan lokasi bisa diajukan jauh-jauh hari," jelas Jufri di Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Baca: Bawaslu Naikkan Status 1 Kasus Penghadangan Kampanye Ahok ke Penyidikan

"Ini kan pagi ini kampanye, malam baru kasih jadwal dan lokasi. Kami kesulitan koordinasi dengan keamanan dan pengawas kita di lapangan," imbuhnya.

Sementara itu, anggota KPU DKI Jakarta Mohammad Fadlilah menyatakan akan memperbaiki pengaturan jadwal kampanye pasangan calon sehingga aksi-aksi penolakan terhadap salah satu pasangan tak lagi berulang.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta memastikan aksi penolakan kampanye terhadap pasangan Ahok-Djarot dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu.

Baca: Laporan Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Siapkan Dua Opsi soal Polemik PJ Gubernur Polri

  • Bekas Pimpinan KPK: Kasus Novel Tak Tuntas Bisa Jadi Catatan Buruk Jokowi untuk 2019
  • Longsor Terjang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 4 Tewas 6 Luka Parah
  • Sanksi Baru Amerika Untuk Korut

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.