Aksi 2 Desember, Panglima Perintahkan Anggotanya Bersiap

"Prajurit saya bukan penakut setiap ada tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat untuk masyarakat hidup tenang."

Senin, 21 Nov 2016 14:31 WIB

Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat aksi 4 November. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Panglima TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan seluruh pasukannya bersiap menghadapi aksi 2 Desember mendatang. Dia menyebut ini sebagai langkah antisipasi jika demo 2 Desember nanti dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengambil alih kekuasaan.

Gatot memerintahkan pasukannya nanti turun ke lapangan tanpa senjata.

"Saya perintahkan prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok yang akan jihad bersenjata, akan kita lawan dengan tidak bersenjata dengan tangan kosong. Tapi saya perintahkan rampas senjatanya kembalikan, saya tidak melanggar HAM," tegas Gatot di Mabes Polri, Senin (21/11).

Jika nanti ada upaya makar dalam aksi 2 Desember nanti, Gatot memastikan TNI sudah siap. Dia memerintahkan seluruh Panglima Komando Utama untuk bersiaga. Upaya makar ini kata Gatot juga menjadi urusan TNI.

Dia menegaskan TNI bekerjasama dengan Polri untuk menghadapi aksi. Intel TNI juga sudah berkoorsinasi dengan intel Polri untuk mengidentifikasi nama-nama yang mengkoordinir demo nanti.

"Saya sudah sampaikan para Pangkotama menyiapkan prajuritnya untuk dilatih, disiapkan. Untuk diketahui seluruh masyarakat, prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah, prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun untuk melakukan jihad. Saya ingatkan, prajurit saya bukan penakut setiap ada tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat untuk masyarakat hidup tenang."

Menurutnya sampai 2 Desember nanti, keamanan warga menjadi prioritas. Jangan sampai aksi nanti mengganggu ketertiban umum.

"Kita semua harus sepakat bersama bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakat harus tenang, ada segelintir kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.