Aksi 212, Wali Kota Bogor Ancam Beri Sanksi PNS yang Ikut Demo

"Tetapi untuk PNS, akan kena sanksi dalam hal apapun jika memang bolos tanpa izin"

Senin, 28 Nov 2016 14:26 WIB

Walikota Bogor Bima Arya

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor- Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto memastikan akan memberi sanksi, kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang  pada  2 Desember   ikut berdemo. Bimo beralasan, aksi tanggal 2 Desember itu dilakukan pada hari kerja.

Kata dia PNS harus tetap melakukan pelayanan dan pekerjaan sesuai tupoksinya. Sedangkan untuk warga biasa, Bima Arya meminta untuk lebih menahan diri.

"Pemerintah tidak dalam posisi melarang, tapi mengimbau warga untuk menahan diri. Tetapi untuk PNS, akan kena sanksi dalam hal apapun jika memang bolos tanpa izin, mau itu ke mal atau kemana pun," katanya saat ditemui di Kantor BPN Kota Bogor, Senin (28/11).

Bima menegaskan, jika aksi itu adalah urusan hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Namun ia meminta kepada warga, untuk mendahulukan kewajiban daripada sekadar ikut aksi.

"Ya kalau hari kerja kan, ya kerja aja. Jangan bolos gara-gara itu," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.