Stafsus Presiden Minta Eks Tapol Tak Lagi Suarakan Papua Merdeka

Saat ini masih ada sekitar 20an tahanan politik yang masih dipenjara.

Jumat, 20 Nov 2015 16:49 WIB

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo saat memberikan grasi pada lima tapol Papua (Foto: KBR/Khatarina L.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Papua, Lenis Kogoya, meminta tahanan politik yang telah bebas untuk tidak menyuarakan Papua Merdeka. Mereka, kata Lenis, diharapkan bekerja untuk membangun Papua. Hal itu menurut Lenis, sudah disampaikan kepada para bekas tahanan politik sebelum mereka bebas.

"Kita mau keluarkan tahanan politik, tujuannya bukan menyuarakan lagi masalah politik tapi kita arahkan mereka dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan. Itu yang kami arahkan. Tujuannya membangun Papua. Mereka sudah tahu, sebelum keluar saya sudah kunjungan dulu," jelas Staf Khusus Presiden Bidang Papua, Lenis Kogoya kepada KBR, Jumat (20/11/2015).

Lenis Kogoya menambahkan, pembebasan aktivis Kemerdekaan Papua Filep Jacob Samuel Karma merupakan lanjutan dari pembebasan tahanan politik jilid pertama. Lenis  sudah dua kali menemui Filep di penjara Abepura agar mau menerima grasi, namun Filep menolak dan tetap ingin menjalani sisa hukuman penjara empat tahun lagi. Hanya saja, ia belum mau menyebut mekanisme apa yang membuat Filep bebas.

"Ya kan, intinya kalau tahanan politik korban politik, permintaan masyarakat bahwa masyarakat yang korban politik minta dibebaskan dan diberi pelayanan yang benar. Dan makanya dibebaskan satu persatu. Lalu filep karma juga. Kita ajak mereka kerja. Saya sudah keliling penjara dan semua tahanan politik saya tahu. Sudah diajukan ke Presiden dan diputuskan seperti apa konsepnya."  

Lenis Kogoya menambahkan, dalam catatannya ada sekitar 20an tahanan politik yang masih dipenjara. Dia mengaku telah mengantongi nama mereka. Jika ada tahanan politik yang ingin bebas lenis mengatakan akan membantu proses pembebasan tersebut.

Kemarin, Filep Karma bebas dari penjara Abepura, Papua setelah mendekam selama 11 tahun. Filep divonis selama 15 tahun lantaran mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004 dan didakwa dengan sangkaan makar.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Tragedi 65 sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ingatan dan kesan akan peristiwa itu pun beragam .