SMRC: Kepercayaan Publik Pada Militer Meningkat

Elektabilitas Panglima TNI Gatot Nurmantyo sampai bulan September 1,3%.

Kamis, 05 Okt 2017 15:15 WIB

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan kaki menuju lokasi Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kia

KBR, Jakarta- Lembaga riset Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan kepercayaan publik  pada militer meningkat. Direktur SMRC Sirojudin Abbas   menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

"Pertama, publik percaya pada netralitas TNI pada politik. Yang kedua, publik percaya bahwa TNI adalah institusi yang bisa menjaga teritorial Indonesia, menjaga keamanan wilayah. Ketiga, yang paling penting, militer bisa dan punya sejarah kerjasama dengan sipil," ujar Abbas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (05/10).

Ia tidak menyebut manuver politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai  faktor kepercayaan publik terhadap TNI. Abbas justru menilai, pernyataan dan sikap Gatot dalam satu tahun terakhir, semata-mata hanya untuk kepentingan negara.

Misalnya, ketika Gatot menghadiri aksi 212 di akhir tahun 2016 dengan menggunakan peci putih, menurut Abbas, itu adalah tindakan preemtif. Ia menilai, sikap Gatot itu sebagai penyeimbang, karena hubungan para peserta aksi dan lembaga kepolisian yang menangani demo saat itu, tidak cukup baik.

"Dalam posisi dia sebagai panglima TNI, tidak mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak punya dasar informasi. Mungkin juga ada deteksi bahwa ada inisiatif yang di luar kendali dia," kata Abbas.

Dia menegaskan  semua pihak memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi elektoral.

"Saya kira dalam demokrasi elektoral sama saja. Menurut saya, orang berlatar belakang pengusaha, politisi murni, atau purnawirawan polisi atau tentara, sama-sama bisa berkompetisi secara terbuka. Itu terlihat dalam pilpres kemarin, ternyata publik lebih memilih yang sipil, juga dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Saya kira kompetisinya sangat terbuka," kata Abbas.

Berdasarkan survei SMRC, ia menginformasikan, elektabilitas Gatot sampai bulan September masih 1,3%.

Baca juga:

PKS Sebut Gatot  Potensial 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera  menuturkan, Gatot dianggap potensial untuk diusung sebagai calon presiden. Meski begitu, Mardani juga menegaskan, partainya enggan terburu-buru untuk mendeklarasikan secara resmi dukungannya.

Dia beralasan, partainya ingin menghormati jabatan yang diemban oleh Gatot sekarang ini, yakni sebagai Panglima TNI.

"Sekarang ini bagaimanapun Pak Gatot masih menjabat sebagai Panglima TNI. Harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Politiknya politik negara, bukan politik praktis. Masih panjang waktu beliau (untuk pensiun-red). Jadi jangan diganggu, digoda untuk masuk ke politik praktis. Tapi kami akui Pak Gatot potensial. Tapi kami juga memiliki calon internal. Itu semua biar saja bergulir," ujarnya saat dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Kamis (10/5).

Ia menambahkan, ada beberapa daerah yang secara terang-terangan meminta agar Gatot Nurmantyo diusung menjadi calon presiden 2019.

"Salah satunya dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)," ungkap Mardani.

Tapi lagi-lagi ia menekankan, usulan itu akan ditampung dan dijadikan masukan bagi petinggi partai. Dengan begitu kata Mardani, saat ini PKS belum memikirkan bakal calon untuk diusung sebagai presiden 2019. PKS baru akan membahasnya tahun depan.

"Jadi masih panjang. Masih banyak yang akan berubah," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menegaskan  TNI  tidak boleh berpolitik praktis. TNI harus netral dan berada di atas semua golongan.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Jawa Barat. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau