Sistem Pembayaran Jalan Tol Nonstop Ditargetkan Mulai Akhir 2018

Jasa Marga menyiapkan program alih profesi bagi petugas pintu tol

Sabtu, 28 Okt 2017 10:00 WIB

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo menunjukkan kartu e-toll saat meresmikan jalan tol Salatiga, Jateng, Senin (25/09/17). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah menargetkan sistem pembayaran tol nonstop  bisa diterapkan pada akhir  2018. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Dirjen Bina Marga, Wahyudi Mandala Putra mengatakan, penerapan sistem pembayaran tol menggunakan uang elektronik atau e-toll pada seluruh jalan tol di Indonesia merupakan tahap awal untuk sistem tersebut.

"Multi lane free flow yaitu proses pembayaran tol tanpa henti. Namun sebelum sampai ke sana harus dimulai dulu dengan taping untuk membiasakan pengguna tol untuk tidak memakai uang cash," kata Wahyudi dalam forum diskusi di Jakarta, Jumat (27/10/17).

Wahyudi menjelaskan, saat ini 91 persen jalan tol di Indonesia sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik. Ia optimistis target 100 persen pada 31 Oktober mendatang bisa tercapai. Meskipun penggunaan sistem pembayaran elektronik di luar Jawa sekarang baru 73 persen.

"Kami optimis. Sekarang Jabodetabek sudah 94 persen dan luar Jabodetabek 86 persen," ujarnya.

Menurut Wahyudi, setelah masyarakat terbiasa membayar tol secara nontunai maka sistem pembayaran nostop bisa diterapkan. Ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bersama Bank Indonesia akan membentuk konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) untuk menunjang sistem tersebut.

"Saat ini masih dikaji. Nanti pembentukan konsorsiumnya akan melalui lelang," ujar Wahyudi.

Ia menjelaskan, Konsorsium ETC berfungsi mengintegrasikan informasi data transaksi dan tarif untuk seluruh ruas jalan tol. Kata dia,  teknologi yang akan digunakan dalam pembayaran tanpa henti masih dalam pengkajian.

"Teknologinya diharapkan bisa terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Kepolisian," ujarnya.

Alih Profesi

PT Jasa Marga Tbk menyiapkan program A-Life atau alih profesi kepada karyawan yang terkena dampak dari penerapan sistem pembayaran tol menggunakan uang elektronik atau e-toll pada seluruh jalan tol di Indonesia. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Jasa Marga Tbk, Koeshartanto Koeswiranto mengatakan, karyawan-karyawan terdampak juga mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi melalui Jasa Marga Learning Institute (JMLI).

"Terkait program ini kami tegas sesuai arahan Pemerintah yakni Presiden tidak boleh ada PHK. Jadi kami salur-salurkan karyawan yang ada di gardu-gardu tol itu untuk mendapatkan kompetensi baru, profesi baru di tugas-tugas bukan gerbang tol," kata Koeshartanto dalam forum diskusi di Jakarta, Jumat (27/10/17).

Koeshartanto menjelaskan, karyawan terdampak kebijakan pembayaran tol secara elektronik mendapat lima pilihan alih profesi. Pertama yakni karyawan dari gerbang tol dipindahkan ke ruang kontrol di kantor cabang atau kantor induk Jasa Marga.

"Perubahan teknologi ternyata menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru seperti Digital Inspecture atau Digital Developer," ujarnya.

Lalu pilihan kedua yakni Karyawan dipindahkan ke anak perusahaan Jasa Marga. Koeshartanto mengatakan, Jasa Marga mempunyai 210 kilometer ruas tol baru yang dikelola anak perusahaan, misalnya ruas tol Solo-Ngawi-Kertosono.

"PT-PT baru ini bisa menjadi tempat menyalurkan karyawan kami yang saat ini bertugas sebagai Pultol (petugas pengumpul tol)," ujarnya.

Ketiga, karyawan mempunyai pilihan untuk pindah ke anak perusahaan lain di luar tol. Kemudian pilihan keempat karyawan bisa alih profesi sebagai petugas  tempat beristirahat. Karyawan juga bisa berwirausaha di rest area yang dikelola Jasa Marga.

"Entrepreneur ini di bawah asuhan Jasa Marga," ujar Koeshartanto.

Terakhir, karyawan gardu tol bisa beralih profesi menjadi pengusaha mandiri. Jasa Marga akan memberikan pelatihan dan bantuan modal untuk pengusaha mandiri tersebut. Koeshartanto mengatakan, semua pilihan tersebut merupakan masukan dari karyawan yang tergabung Serikat Karyawan Jasa Marga.

Jasa Marga saat ini memiliki 4.200 karyawan. Sebanyak 1.300 di antaranya adalah petugas gerbang tol. Jasa Marga menawarkan sebanyak 900 posisi baru di unit kerja lain atau anak perusahaan. Sisanya 400 karyawan lainnya bisa memilih  menjadi wirausaha yang dibina oleh perseroan.

Sementara untuk petugas tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya, juga tidak akan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Dirjen Bina Marga, Wahyudi Mandala Putra menjamin hal tersebut.

"BUJT lainnya sudah berkomitmen melakukan hal sama. Tidak akan ada pemecatan," ujar Wahyudi.

Namun Wahyudi tidak bisa merinci jumlah karyawan yang terdampak kebijakan pembayaran tol secara elektronik di Indonesia. Ia mengatakan, 70 persen merupakan karyawan Jasa Marga dan 30 persen karyawan berasal dari BUJT lainnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Konsultasi Tahunan RI-Malaysia, Jokowi Minta Pendidikan Anak Buruh Migran Diperhatikan

  • Jalur Bandung Longsor, Perjalanan KA Dialihakn Melalui Cirebon
  • Bangkai Kapal Jepang Ditemukan, Kondisi 5 WNI Tak Diketahui
  • Gilas Celtic 7-1, PSG Ukir Rekor Baru di Liga Champions