Ratusan Sopir Angkot Surabaya Demo, Minta Gubernur Hentikan Ojek Online

Sopir angkot Surabaya meminta ojek daring hanya mengantar makanan atau barang bukan orang

Selasa, 31 Okt 2017 15:45 WIB

Aksi demo sopir angkot Surabaya menolak ojek online, Selasa (31/10). (Foto: KBR/Mukieb)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

ARTIKEL TERKAIT

KBR,Surabaya- Ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai jurusan di Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, (31/10/2017).  Dalam aksi kali ini, para sopir angkot memarkir kendaraannya di sepanjang Jalan Gubernur Suryo depan Grahadi.

Unjuk rasa ini mendesak Gubernur Jawa Timur, Soekarwo untuk menghentikan operansinya angkutan roda dua yang berbasis aplikasi. Massa juga mendesak Soekarwo agar menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang dapat membatasi angkutan berbasis aplikasi khususnya roda dua.

“Yang roda dua belum ada Pergub, ini masih kita perjuangkan Pergub ini  makanya kita ke sini untuk memperjuangkan itu. Minta pada gubernur yang tahu situasi dan kondisi di lapangan agar supaya dibikin suatu Pergub,” ujar Hamid Gondrong, selaku koordinator lapangan, Selasa (31/10).



“Teman-teman angkot minta pemerintah itu berbuat adil dan bijaksana, yang mana suatu alat transportasi yang masih belum ada payung hukumnya seperti transportasi roda dua yang berbasis aplikasi ini kan masih belum ada payung hukumnya, kita menuntut untuk dihentikan,” lanjutnya.

Hamid berharap, Soekarwo dapat mengakhiri  kesenjangan antar taksi konvensional terhadap angkutan roda dua berbasis apilikasi. Hamid menyarankan agar angkutan roda dua berbasis aplikasi dikhususkan untuk melayani pesan antar makanan dan minuman saja.

“Kita berbagi rejekilah untuk mengantarkan makanan dan minuman, untuk orang biar porsinya supir angkot, transportasi konvensional,” harapnya.

Hamid menjelaskan, dengan maraknya angkutan roda dua berbasis aplikasi ini penghasilan para sopir angkot di Surabaya menurun drastis. Bahkan jumlah angkot yang beroperasi di Surabaya juga berkurang.

“Yang pasti hampir 70 persen pendapatan transportasi konvensional tergerus dengan adanya taksi yang berbasis roda dua ini," keluhnya.

Hingga berita ini diturunkan, massa menggelar orasi bergantian mendesak Soekarwo segera menerapkan Pergub yang membatasi angkutan umum berbasis aplikasi. Sementara akibat aksi ini sepanjang Jalan Gubernur Suryo ini terpaksa ditutup dan seluruh mobil dilarang melintas dan hanya roda dua saja yang diperbolehkan melintas.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.