BERITA

JK Tolak Densus Tipikor, Ini Kata Menteri Yasonna

JK Tolak Densus Tipikor, Ini Kata Menteri Yasonna

KBR, Jakarta- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, belum ada rapat terbatas (ratas) oleh Pemerintahan Joko Widodo terkait pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri. Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tak setuju dengan pembentukan Densus Tipikor Polri. Ia tidak mengetahui apakah pernyataan JK sudah dikoordinasikan dengan Presiden Joko Widodo atau belum.

Yasonna mengatakan, pembentukan Densus Tipikor Polri perlu dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Ini pembentukan Densus kan lembaga baru sehingga perlu dibicarakan dengan Menpan anggarannya seperti apa. Tapi yang lebih penting adalah koordinasi antar seluruh lembaga penegak hukum. Paling penting sinkronisasi, integrasi, dan satu road map bersama. Ini yang perlu kita tindaklanjuti," kaya Yasonna di Komplek Parlemen RI, Rabu (18/10/17).

Yasonna menekankan, saat ini yang terpenting adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum agar ada roadmap pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Hal tersebut akan memperjelas agenda pemberantasan korupsi dan menghilangkan ego sektoral antar lembaga penegak hukum.

"Anggaran juga jelas, kewenangan masing-masing jelas. Itu akan memudahkan program pencegahan serta program gerakan moral antikorupsi," ujarnya.

Menurut Yasonna, pembentukan Densus Tipikor ini perlu dibicarakan bersama oleh seluruh pihak terkait karena menimbulkan polemik. Perlu ada kajian apakah upaya pemberantasan korupsi ini memerlukan lembaga baru atau cukup dengan lembaga yang ada sekarang.

Kemarin Juru bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan tidak ada masalah dengan rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Kepolisian. Ia meyakini rencana ini tidak bertujuan untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, keberadaan Densus Tipikor justru akan memperkuat dan mempercepat pemberantasan korupsi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Sekarang pertanyaan dibalik. Kenapa anda keberatan dengan tim ini kalau upayanya justru untuk mempercepat (pemberantasan korupsi). Kan tidak  masalah. Selama ini kan sudah ada juga tim di Bareskrim. Ada lho tim khusus ini, kok tidak dipermasalahkan, karena menurut undang-undang Polri itu punya kewenangan. Yang penting buat Presiden upaya pemberantasan korupsi bisa lebih masif dilakukan, bisa lebih efektif dan tercapai tujuan," kata Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Johan menambahkan, Presiden Jokowi menekankan sinergi Densus Tipikor Kepolisian dengan lembaga lain seperti KPK dan Kejaksaan. Kata dia, pembahasan lebih lanjut tentang pembentukan Densus ini bisa saja dibahas di dalam rapat kabinet.

"Pembentukan detasemen itu kewenangan kan ada di Polri. Nanti baru soal bicara soal anggaran baru nanti bicara, mungkin nantinya akan dirapatkan juga di rapat kabinet. biasanya ya," lanjut Johan.

Editor: Rony Sitanggang

  • densus tipikor
  • Wakil presiden Jusuf Kalla

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!