HUT TNI, DPR Minta TNI tak Berpolitik

TNI diminta profesional menjaga wilayah Indonesia

Kamis, 05 Okt 2017 14:23 WIB

Pasukan TNI AD meneriakkan 'yel-yel' saat upacara peringatan HUT ke-72 TNI, di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan TNI agar tak terlibat dalam politik praktis. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan anggota TNI yang ingin berpolitik harus menahan diri.

Menurut dia TNI harus profesional menjaga keamanan wilayah Indonesia.

"Baik TNI maupun Polri tidak boleh berpolitik praktis. Dari garisnya memang seperti itu. Sehingga tidak boleh. Apabila ada keinginan, tentunya harus keluar dulu dari TNI," ujar Agus di DPR, Kamis (5/10).

Dia menyoroti polemik senjata yang dimulai dari pernyataan Panglima TNI Gator Nurmantyo. Gatot menuding ada institusi di luar TNI yang mengimpor senjata standar militer. Pernyataan itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik.

Selain itu, menurut Agus, ada kesan hubungan institusi TNI dan Polri tidak akur. Pemerintah menurut dia harus meluruskan hal itu.

"Ini hanya miskomunikasi yang harus ada perbaikan. Supaya tidak boleh terjadi lagi. Sebagai penguat, baik TNI maupun Polri harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan betul-betul terjalin."

Baca juga:

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menegaskan  TNI  tidak boleh berpolitik praktis. TNI harus netral dan berada di atas semua golongan.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Jawa Barat.

"TNI adalah milik nasional, berada di atas semua golongan. Tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit, tidak masuk ke kancah politik praktis. Selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi sekarang ini, selalu menjamin keutuhan wilayah nasional dan membangun persatuan serta solidaritas antaranak bangsa antarkomponen bangsa," kata Jokowi di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Jokowi mengingatkan pesan Jenderal Soedirman tentang jati diri TNI yang saat ini masih sangat relevan. Pesan itu adalah bahwa politik TNI adalah politik negara dan loyalitas TNI hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa TNI harus setia pada pemerintah yang sah.

Baca juga:

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau