DPR Sahkan UU Buruh Migran

Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dibuat untuk melindungi setiap warga tanpa diskriminasi

Rabu, 25 Okt 2017 13:43 WIB

Ilustrasi: Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dalam rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Rabu (25/10/17). Undang-undang tersebut merupakan pengganti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, selama ini penempatan pekerja migran Indonesia ke negara lain belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang menyeluruh. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia.

"Peran negara yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia merupakan keharusan Negara untuk menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan," ujar Yusuf di Ruang Rapat Paripurna DPR, Rabu (25/10/17).

Yusuf menjelaskan beberapa konsep dasar perlindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam UU PPMI. Pertama yakni peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan pekerja migran sejak bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Peran Pemerintah Daerah dilakukan mulai dari desa hingga provinsi.

"Peran Pemerintah Daerah selama ini diabaikan. Ke depan tak ada lagi kejadian pekerja migran tidak dilindungi dari daerahnya," ujarnya.

Selain peran Pemerintah Daerah, UU PPMI juga mengatur pembentukan atase ketenagakerjaan perwakilan Indonesia di luar negeri. Yusuf mengatakan, atase ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan pekerja migran sejak awal sehingga tidak ada lagi informasi menyesatkan terkait permintaan pekerjaan.

"Ini penguatan peran Negara di luar negeri," ujarnya.

Selain itu, UU PPMI juga mengatur pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam pengurusan administrasi pekerja migran Indonesia. Yusuf mengatakan, ini dilakukan agar pelayanan administrasi pekerja migran lebih cepat, mudah dan aman.

Selain itu, UU PPMI juga mengatur tentang jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia untuk terpenuhinya kebutuhan secara layak.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau