HEADLINE

DPR Anggarkan 601 M untuk Perencanaan Gedung Baru

"Anggaran perencanaan sebesar Rp 601 miliar tersebut dialokasikan untuk gedung sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. "

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan, anggaran sebesar Rp 601 miliar dalam proyek penataan Komplek Parlemen hanya untuk konsultasi perencanaan dan manajemen konstruksi. Alokasi anggaran tersebut masuk pagu anggaran DPR yang disahkan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

"Yang diputuskan oleh Pemerintah itu sudah ada anggaran 601 miliar. Itu adalah anggaran dikhususkan untuk perencanaan saja. Karena nantinya itu tidak hanya khusus pembangunan gedung tapi juga untuk alun-alun demokrasi, gedung DPD, gedung DPR dan lain sebagainya. Sehingga penataan komplek Parlemen dengan perencanaan yang cukup matang," kata Agus di Komplek Parlemen RI, Kamis (26/10/17).

Anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp 601 miliar tersebut dialokasikan untuk gedung sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Sementara untuk pelaksanaannya, kata Agus, seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah.

"Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," ujarnya.

Agus mengatakan, besaran biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek penataan Komplek Parlemen bisa diketahui setelah konsultan perencanaan bekerja. Nominal tersebut termasuk fasilitas yang ada di dalamnya. Namun Agus belum bisa menjelaskan kapan pelaksanaan proyek tersebut.

"Ini baru dianggarkan untuk konsultan perencanaan," kata Dia.

Rabu kemarin (25/10) Kementerian Keuangan menyatakan belum menerima rincian anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rincian penggunaan anggaran masih disusun Sekretariat Jenderal DPR.

"Dalam hal ini dengan pagu RP 5,7 triliun kita hanya atur standar biayanya. Selama ini dari pagu dewan tidak ada dibahas di komisi-komisi seperti kementerian lembaga lainnya," ujar Sri Mulyani di kantornya, Rabu (25/10).

Total biaya yang diperlukan untuk membangun gedung baru di Kompleks Parlemen diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun. Pemerintah dan DPR belum membahas skema penggelontoran anggarannya.

Kemenkeu masih menunggu Setjen DPR menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya untuk tahun depan. Untuk tahun 2018, DPR  i mendapat anggaran sebesar Rp 5,4 triliun. Besaran itu naik Rp 1,4 triliun dari tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah hanya bisa pasif menunggu.

"Kita bisa tahu kalau mereka sudah selesai bahas. Yang nanti jadi dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaraa) Kesekjenan. Kami sampai saat ini belum dapat rincian berapa kegiatan belanja dewan."

Editor: Rony Sitanggang

• gedung baru DPR
• DIPA
• APBN 2018