Desak Presiden Hentikan Penambangan, Puluhan Akademisi Siapkan Laporan Kendeng

Akademi menduga ada kesengajaan menghilangkan beberapa lokasi dalam kawasan bentang alam karst (KBAK) Kendeng

Jumat, 06 Okt 2017 21:42 WIB

Goa di kawasan bentang alam karst pegunungan Kendeng. (Foto: KBR/Nono Arnie)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Sekitar 20 dosen dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi  mendesak Presiden Joko Widodo agar serius menghentikan semua aktivitas pertambangan yang berada di  kawasan bentang alam karst (KBAK) Kendeng. Antropolog Universitas Indonesia Suraya Afiff, yang tergabung dalam aliansi tersebut mengatakan, para akademisi telah membuktikan pertambangan di KBAK Kendeng di Pati dan Rembang masih terjadi, melalui kunjungan langsung pada 3-4 Oktober 2017 lalu.

Menurut Suraya, apabila ditelusuri, di sekitar lokasi tambang tersebut terdapat gua-gua yang teraliri air.

"Kawasan yang ditetapkan sebagai KBAK, menurut sejumlah teman, seharusnya wilayah yang sekarang atau wilayah yang dijadikan calon untuk ditambang, seharusnya juga masuk. Entah kenapa, dia bilang ada kesepakatan bahwa KBAK tidak sampai situ. Teman-teman sendiri tidak mengerti kenapa. Dugaan, bahwa ini sudah ada rencana tambang di sana. Kalau itu masuk KBAK, berarti tidak bisa ditambang kan," kata Suraya kepada KBR, Jumat (06/10/2017).

Suraya mengatakan, para ahli geologi memiliki perhitungan kuat hingga akhirnya menduga terjadi kesengajaan agar beberapa titik di pegunungan Kendeng tak masuk dalam KBAK. Kata Suraya, para pakar geologi itu telah mengantongi setidaknya tiga penelitian tentang Kendeng, yang semuanya membuktikan titik-titik tambang masih termasuk KBAK. Dia berkata, para akademisi akan turut bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan di Kendeng yang serampangan.

Selain itu, para akademisi juga menemukan berbagai potensi kerusakan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan di KBAK. Menurut Suraya, dampak kerusakan lingkungan memang tak bisa langsung dirasakan, melainkan sekitar 30 tahun mendatang. Meski begitu, kata dia, dampak sosial dan ekonomi akibat pertambangan bisa langsung dirasakan penduduk di sekitar Pegunungan Kendeng, misalnya para petani yang tergusur dari sawahnya.

Suraya berujar, Jokowi harus kembali memikirkan berbagai potensi kerusakan di Pegunungan Kendeng akibat pertambangan. Sebelum seluruh kajian rampung, menurut Suraya, Jokowi juga harus memastikan tak ada aktivitas tambang yang berlangsung.

Dia berkata, laporan atas kunjungan ke Kendeng itu tengah disusun oleh para akademisi. Apabila telah rampung, laporan itu akan segera diserahkan kepada Jokowi melalui Kantor Staf Kepresidenan.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau