Cabut Moratorium, Luhut: Anies-Sandi Tak Bisa Batalkan Reklamasi

Kata Luhut pemerintah daerah hanya pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

Senin, 09 Okt 2017 13:36 WIB

17 pulau reklamasi di teluk Jakarta.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengundang tim dari pemimpin baru Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk membahas reklamasi sore ini. Tim akan mendapat penjelasan dari Deputi Infrastruktur Ridwan Djamaludin dan Staf Luhut, Lambock V Nahattands.

Luhut menegaskan, Anies-Sandi tidak bisa membatalkan proyek reklamasi. Ia beralasan, pemerintah daerah hanya pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

"Tidak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas, bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar, ya kita juga harus terima. Jadi jangan ada berpikir, ini ada yang ngomong lagi, terima ini, terima itu, tidak  ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau siapa tahu kita ada yang missed, ngomong, jangan di publik. Makanya hari ini ada pertemuan dengan Ridwan (Djamaluddin) dengan Lambock, aspek legalnya dengan tim dari gubernur yang akan datang. Kita akomodasi semua," kata Luhut di kantornya, Senin (9/10/2017).

Luhut menambahkan,  telah bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Menurutnya, Sandi ingin mendengarkan penjelasan lebih rinci dari Kemenko Maritim.

"Dia bilang, dia mau dengar detail, ini makanya sore ini nanti mau diberi tahu."

Luhut berjanji bakal menggelar konferensi pers resmi tentang pencabutan moratorium reklamasi pekan depan. Ia siap mengoreksi keputusannya apabila ditemukan kesalahan. Kendati begitu, Luhut yakin dengan hasil kajian yang telah dibuat.

"Nanti ke media kita akan bikin paparan lengkap setelah dari balik dari Amerika. Minggu depan, semua A sampai Z," tuturnya.

Kamis (5/10) lalu, Luhut resmi mencabut moratorium reklamasi. Dalam salinan surat pemberitahuan kepada Pemerintah DKI Jakarta, disebutkan sudah tidak ada masalah baik dari sisi teknis maupun hukum. Selain itu, sanksi untuk pengembang Pulau C, D, dan G juga sudah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

Alasan Panitia MocoSik Festival 2018 Larang Penjualan Buku Komunis

  • Kembangkan Aplikasi Street View, Google Diminta Jaga Hak Privasi Warga
  • Kembangkan Google Street View, Warga yang Keberatan Bisa Mengadu
  • DPRD Banyumas Bakal Panggil Pelbagai Pihak terkait Kasus Pemukulan Guru ke Siswa

Diabetes kerap menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia. Penyakit yang satu ini berkaitan erat dengan pola gaya hidup sehat, mulai dari makanan hingga aktivitas fisik.