Warga Pasar Ikan Penjaringan Gugat Ahok

Warga menggugat class action untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan pemukiman yang digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sejak enam bulan yang lalu

Senin, 03 Okt 2016 12:40 WIB

Warga kampung Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara berkumpul usai rumah mereka digusur Pemprov DKI Jakarta, Senin, 11 April 2016. Foto: Ade Irmansyah



KBR, Jakarta - Warga Jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (3/10). Kuasa hukum warga, Matthew Michele Lenggu mengatakan, warga menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan pemukiman yang digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sejak enam bulan yang lalu.

"Ini merupakan salah satu strategi advokasi warga Akuarium, Pasar Ikan bersama LBH Jakarta setelah melewati proses panjang persiapannya. Yang kita gugat itu sebenarnya ada 4 pihak plus ada satu turut tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang kalo sekarang," ungkap Matthew usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.

Ia menjelaskan, tak hanya Gubernur DKI Jakarta, warga juga mengajukan gugatan terhadap Walikota Jakarta Utara, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri, Tito Karnavian. Ini lantaran pelibatan pasukan TNI dan Polri dalam penggusuran pada 11 April 2016 lalu. Menurut dia, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini tanpa adanya musyawarah antara warga dan Pemprov DKI.

"Mereka berempat ini harus mengganti rugi dan memenuhi tuntutan warga. Kalau untuk BPN, kenapa kita sertakan dalam gugatan adalah untuk memenuhi persyaratan lahan warga seperti pendaftaran lahan warga dalam bentuk sertifikat tanah yang resmi," ujarnya.

Baca: Warga Pasar Ikan Tuntut Ganti Rugi Bangunan

Selain itu, menurutnya, warga Jalan Akuarium tidak mengetahui tujuan penggusuran atau alih fungsi lahan yang bakal dilakukan Pemprov. Ia menganggap semua yang dilakukan Gubernur Ahok sebagai satu tindakan pelanggaran HAM berat sesuai dengan Komentar Umum PBB No 7 tahun 1997. "Ini jelas kalau suatu penggusuran dapat dikatakan sebagai penggusuran paksa apabila tidak ada musyawarah yang tulus serta tidak adanya informasi yang jelas tentang rencana penggusuran," tambahnya.

Pada 11 April 2016 lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur pemukiman di jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 321 kepala keluarga terpaksa meninggalkan wilayah tersebut setelah bangunan rumahnya dibongkar paksa.

Baca: Satpol PP Klaim Penggusuran Lancar

Kurang Lebih 200 orang warga sejak saat itu terpaksatinggal di tenda darurat di sekitar reruntuhan pemukiman tersebut. Warga menolak tinggal di Rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur. (dmr)
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Kepolisian Siapkan 4 Ribu Personel Amankan Kunjungan Obama di Jakarta dan Bogor

  • Peningkatan Kendaraan Arus Balik Lebaran Terjadi di Tol Cileunyi
  • Penghapusan Sistem Kuota, Importir: Lihat Dulu Apa Komoditasnya
  • Militer Filipina Temukan 17 Jenazah yang Dimutilasi di Marawi

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?