Tertinggi, Komnas HAM Desak Polri Hukum Anggotanya yang Langgar HAM

"Perlu juga ada ketegasan dari pihak Polri untuk memberikan sanksi ke pelaku-pelaku. Dan perlu ada ketegasan penegakan hukum lainnya untuk memberikan sanksi tegas."

Jumat, 14 Okt 2016 14:27 WIB

Ilustrasi: Titin ibu korban kekerasan polisi di Cianjur melapor ke Komnas HAM. (Foto: KBR/Ade I.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komnas HAM meminta Kepolisian   menindak tegas anggotanya yang melanggar HAM. Ini disampaikan Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, menyikapi tingginya laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap institusi kepolisian.

"Perlu juga ada pembenahan kelembagaan. Perlu juga ada ketegasan dari pihak Polri untuk memberikan sanksi ke pelaku-pelaku. Dan perlu ada ketegasan penegakan hukum lainnya untuk memberikan sanksi tegas. Reward and punishment ini yang kami lihat belum berjalan dengan baik," kata Sandrayati di Komnas HAM, Jumat (14/10).

Kemarin, Komnas HAM menyampaikan kepada DPR bahwa Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan melanggar HAM. Sepanjang 2015 dan 2016, Komnas HAM menerima 1.461 laporan terhadap kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan berupa kriminalisasi, kekerasan, pembiaran, lambatnya penanganan laporan, penahanan yang menyalahi prosedur, dan diskriminasi.

Pada hasil tinjauan universal Komnas HAM terkait perlindungan HAM di Indonesia pun, beberapa rekomendasi ditujukan kepada Polri. Catatan Komnas, selama ini kepolisian justru belum menindak tegas kelompok intoleran yang mengancam masyarakat. Kata Sandrayati, di banyak kasus mereka cenderung melakukan pembiaran.

"Aparat harus melakukan pencegahan terhadap kekerasan ini. Sebagai contoh di Jawa Tengah kemarin itu, pernyataannya Kapolda untuk perayaan kawan-kawan Syiah saya apresiasi. Beliau mengatakan acara harus tetap berlangsung dan siapapun yang tidak terima, silakan temui dia. Itu kan suatu sikap yang bagus."

Saat ini, Komnas HAM sudah bekerjasama dengan Polri melalui program Polisi HAM. Program ini sudsh dicoba di beberapa polres. Secara garis besar, menurut dia, Komnas HAM ingin memberikan pembekalan mengenai pentingnya menjaga HAM kepada aparat kepolisian.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

LSM Pelindung Satwa Minta Pemerintah Hentikan Adu Babi Hutan

  • Nyalon Gubernur Jatim, Gus Ipul Siap Mundur Dari PBNU
  • Rencana Myanmar Terima Kembali Rohingya Diprotes Warganya
  • Susul Rossi, Vinales Dipastikan Gagal Juara Dunia