Temui Para Petinggi Polri, Wiranto Minta Ada 'Pembersihan Tumor & Penyakit'

Dalam pertemuan itu Wiranto memberi pengarahan mengenai rencana pemerintah menggulirkan paket kebijakan reformasi hukum pada Oktober ini.

Jumat, 07 Okt 2016 11:43 WIB

Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, dalam pengarahan mengenai Paket Kebijakan Hukum, di Mabes Polri, Jumat (7/10/2016). (Foto: Gilang/KBR)



KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menemui seluruh petinggi polisi di Mabes Polri, Jumat (7/10/2016).

Dalam pertemuan itu Wiranto memberi pengarahan mengenai rencana pemerintah menggulirkan Paket Kebijakan Hukum pada Oktober ini.

Wiranto mengatakan salah satu yang disasar dalam paket reformasi hukum nasional adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Harus ada akselerasi cepat dari Polri untuk mengawal perkembangan masyarakat yang dinamis. Dulu belum ada teknologi cyber sekarang ada. Dulu kejahatan kerah putih kecil-kecil, sekarang meluas," kata Wiranto usai memberi arahan di Mabes Polri, Jumat (07/10/16).

Baca: Pemerintah Bentuk Tim Kajian Kebijakan Hukum

Menurut Wiranto, tanpa ada perubahan radikal di Kepolisian maka Indonesia akan tertinggal. Itu karena hukum di Indonesia saat ini berada pada posisi sangat buruk.

Ia menegaskan, aparat kepolisian harus memberikan citra yang baik kepada masyarakat.

"Kalau tidak begitu revitalisasi hukum sia-sia," ujarnya.

Wiranto meminta Polri sebagai penegak hukum untuk mengawal revitalisasi hukum nasional. Diantaranya Polri harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi, khususnya komunikasi. Selain itu, Polri harus mempercepat reformasi internal Polri.

"Tumor-tumor dan penyakit-penyakit yang ada dalam Polri harus dibersihkan dulu," kata Wiranto.

Selain memberi arahan, Wiranto mengunjungi Mabes Polri dalam rangka mewakili presiden untuk menganugerahkan bintang Bhayangkara utama kepada Kapolri, Tito Karnavian.

"Ini tradisi bahwa Kapolri berhak menyandang bintang jasa itu," kata Dia.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.