Tambang Pasir Bangka, Susi: Presiden Perintahkan Berhenti

"Itu juga sesuai dengan kemarin Pak Presiden bahwa tambang di Bangka harus betul-betul berhenti."

Rabu, 12 Okt 2016 20:59 WIB

Ilustrasi: Demo tolak tambang pasir di Bangka (Sumber: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan seluruh kegiatan penambangan pasir di Pulau Bangka, Minahasa Utara harus dihentikan. Susi menyebut hal ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

Kata dia, perintah penghentian didasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan izin usaha pertambangan PT Mikro Metal Perdana (MMP). Selain itu, peruntukan pulau Bangka diarahkan untuk kawasan pariwisata.

"Jadi semua kegiatan tambang di pulau Bangka, Minahasa Utara, harus dihentikan, dan itu juga sesuai dengan kemarin Pak Presiden bahwa tambang di Bangka harus betul-betul berhenti. Satu, sudah ada keputusan MA, kedua, juga memang itu mengganggu rencana strategis nasional di mana, sulut itu peruntukannya adalah untuk pariwisata," kata Susi di KKP, Rabu (12/10/2016).

Susi Pudjiastuti juga memerintahkan aktifitas penambangan di sejumlah kawasan lain untuk dihentikan, di antaranya di Belitung Timur, Banten dan Lampung.

Di Belitung Timur, masih terdapat aktifitas penambangan pasir oleh Kapal Isap Produksi (KIP) Karmila di Laut Pering. Padahal peruntukan kawasan tersebut adalah pariwisata.

"Wilayahnya itu menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk pariwisata, jadi kita sudah kirim surat kepada gubernur Bangka Belitung, sudah dua kali, yaitu tahun 2014 dan tahun 2016," ujar dia.

Di Provinsi Banten, Susi menyebut telah menyurati Gubernur Banten agar memerintahkan PT Jetstar menghentikan penambangan.

"Kita meminta penambangan pasir laut di provinsi Banten yang dilakukan oleh PT Jetstar, untuk segera dihentikan," kata dia.

Sementara untuk Lampung, Susi menyebut masyarakat setempat merasa ditipu oleh PT Sejati 555 dan meminta kegiatan penambangan dihentikan.

"Dikiranya mau ngeruk untuk mendalami alur, tapi ternyata itu eksploitasi pasir. Sekarang masyarakat menyesal karena terus dikeruk sampai habis. Jadi mereka merasa tanda tangan mereka itu disalahgunakan," kata Susi.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi